SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya mengusulkan agar santunan kematian pasien COVID-19 kepada 319 ahli waris diusulkan bisa masuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan pihaknya menanyakan uang santunan kematian pasien COVID-19 kepada ahli waris. Hal ini menyusul dihentikannya santunan oleh Kementrian Sosial melalui Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 Tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat COVID-19.
"Kami menanyakan nasib uang santunan kepada 319 ahli waris di Surabaya yang diajukan Dinas Sosial Surabaya. Dari jumlah itu, 40 berkas sudah lolos verifikasi," ujarnya dikutip Antara, Rabu, 24 Februari.
Khusnul kembali mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, pencairan sebesar Rp15 juta kepada masing-masinfg ahli waris baru di berikan kepada 60 orang se-Jatim.
"Ini kan baru sedikit yang cair," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Risma Setop Santunan Kemensos Rp15 Juta Bagi Korban Meninggal Akibat COVID-19
22 Februari 2021, 21:41 -
| BERITA
Kerumunan Warga NTT Demi Bertemu Jokowi, Epidemiolog: Tim Kepresiden Harusnya Antisipasi
24 Februari 2021, 10:48 -
| BERITA
Wagub DKI Pastikan Normalisasi Sungai Jalan Tahun Ini, Rp851 Miliar Digelontorkan
24 Februari 2021, 15:28 -
| BERITA
Buronan Interpol Asal Rusia yang Kabur Dibantu Kekasihnya Ditangkap di Vila Seminyak Bali
24 Februari 2021, 13:39
Karena itu, Khusnul berharap agar ahli waris yang sudah mengajukan santunan, terutama dari keluarga yang tidak mampu, tetap mendapatkan uang bela sungkawa dari pemerintah.
"Kalau tidak dari pemerintah pusat bisa dicover oleh pemerintah kota melalui APBD. Tepi tetap memperhatikan neraca keuangan pemerintah kota. Kasihan warga yang sudah capek-capek mengurus berkas kemudian mengajukan tapi tidak mendapat bantuan," katanya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan sosialisasi ke masyarakat kalau uang santunan kematian COVID-19 sudah dihentikan oleh pemerintah pusat.
"Ini penting supaya masyarakat tidak lagi mengajukan bantuan tersebut," ujarnya.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #hari kartiniPopuler
Terkait
