Bagikan:

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan program normalisasi sungai akan berjalan pada tahun ini. Normalisasi merupakan salah satu program pengendali banjir DKI.

Tugas DKI dalam program ini adalah membebaskan lahan permukiman warga yang tinggal di bantaran kali. Sementara, pengerjaan konstruksi dilakukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Setiap tahun, program jalan. Normalisasi jalan. Bahkan, kita menganggarkan tidak kurang dari Rp851 miliar," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakata Pusat, Rabu, 24 Januari.

Namun, Riza enggan membeberkan wilayah mana yang akan dibebaskan lahannya. Riza menyebut Dinas Sumber Daya Air masih mengatur proses pengukuran tanah hingga negoisasi pembayaran lahan.

"Lokasinya sedang diatur. Nanti ada prioritas. Saya tidak bisa menyebutkan di publik ya, nanti jadi heboh pemilik tanahnya," ujar Riza.

Riza mengakui semua pimpinan DKI harus memiliki program pembebasan lahan demi menjalankan normalisasi sungai. Sebab, hal ini memiliki peran yang besar untuk menambah volume tampungan air sehingga tidak melimpas ke pemukiman.

"(Normalisasi dilakukan) setiap tahun. Bahkan, siapa pun nanti pemimpin atau gubernur selanjutnya, baik periode kedua, ketiga, keempat, selanjutnya, harus melakukan pembebasan tanah," tutur dia.

Dalam menjalankan program normalisasi, Riza menyebut DKI kerap melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain banjir, pembenahan masalah kemacetan juga masuk dalam pembahasan.

"Karena banjir, macet tak bisa diselesaikan oleh satu provinsi termasuk Jakarta. Kita harus kerja sama, koordinasi, integrasi secara baik," ujar Riza.