MAKASSAR - Komisi V DPR menegaskan akan mengawal progres pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Apa yang menjadi harapan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan akan kami kawal di DPR RI," kata Ketua Tim Kunker Andi Iwan Darmawan Aras dalam sambutannya di ruang rapim kantor Gubernur Sulsel, Senin, 15 Febuari.
Ada pun masukan dari Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, terkait perubahan status jalan provinsi ke jalan nasional. Jalan tol layang sesi dua Andi Pettarani-Barombong Gowa, kemudian Takalar - Bulukumba akan dikawal di Komisi V DPR RI.
"Insyaallah apa yang menjadi masukan dari Bapak Gubernur akan kami kawal dan akan menjadi prioritas kami juga," kata Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.
Hal serupa disampaikan Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Golkar, Hamka Baco Kady. Dia menegaskan agar Balai Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan analisis data dengan baik. Sebab jalan belum cukup satu tahun sudah rusak dan berlubang-lubang.
"Saya minta dengan sangat analisis pendataan berapa kilometer, berapa panjangnya yang kita harus anggarkan. Jangan pikirannya hanya perbaikan, perbaikan. Tapi bagaimana bisa selesai baik," tegas politisi senior Partai Golkar itu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ramai di Medsos Kritik Pemerintah Terancam Penjara, Jokowi Janji Revisi UU ITE
15 Februari 2021, 22:38 -
| BERITA
Jokowi Gundah Fenomena Saling Lapor Polisi, Minta Kapolri Pastikan Asas Keadilan Masyarakat
15 Februari 2021, 22:04 -
| BERITA
5 Korban Longsor Nganjuk Ditemukan Meninggal, 2 di Antaranya Ibu dan Anak
15 Februari 2021, 16:25 -
| BERITA
BKD Sulsel Telusuri Guru Honorer Dipecat karena Posting Gaji Rp700 Ribu di Medsos
12 Februari 2021, 18:21 -
| BERITA
Irjen Napoleon Dituntut 3 Tahun Penjara Kasus Suap Red Notice Joko Tjandra
15 Februari 2021, 16:14 -
| BERITA
Pj Wali Kota Makassar Kirim Tim Buka Komunikasi dengan Danny Pomanto
08 Februari 2021, 18:09 -
| BERITA
Gugatan Akhyar Nasution Gugur di MK, Bobby Nasution Juara Pilkada Medan
15 Februari 2021, 15:49 -
| BERITA
Kemenkes Pastikan Penyintas COVID-19 Tidak Kehilangan Hak Divaksin, Tapi...
15 Februari 2021, 14:26 -
| BERITA
Jokowi Sanksi Penolak Vaksinasi COVID-19, Ganjar Pilih Langkah Persuasif
15 Februari 2021, 13:59 -
| BERITA
Survei Median: Elektabilitas Risma Belum Bisa Saingi Anies Baswedan
15 Februari 2021, 13:02 -
| BERITA
Menkes Minta TNI/Polri Bantu Tracing COVID-19: Jangan Dibikin Takut Orangnya
15 Februari 2021, 13:35 -
| BERITA
Vaksinasi Tahap Kedua Segera Dimulai, Ini Daftar Kelompok Penerimanya
15 Februari 2021, 12:25 -
| BERITA
Rumah Sakit di Prancis Bersiap Antisipasi Lonjakan Kasus Infeksi Varian Baru Virus Corona
15 Februari 2021, 11:20 -
| BERITA
Dino Patti Djalal Klaim Punya Tiga Bukti Keterlibatan Fredy Kusnadi di Sindikat Mafia Tanah
15 Februari 2021, 10:32 -
| BERITA
Pemerintah Subsidi KAI Rp. 3,4 Triliun, Paling Banyak Dinikmati Penumpang KRL Jabodetabek
15 Februari 2021, 10:50 -
| BERITA
Debat Kusir Pemprov DKI dan PSI Soal Penghapusan Normalisasi Sungai di Perubahan RPJMD
15 Februari 2021, 09:38
Hamko Baco berharap pihak Kementerian PUPR berkoordinasi dengan pihaknya untuk membahas soal kebutuhan anggaran khususnya di Sulsel.
"Kalau anggaran Rp 14 miliar itu tidak ada artinya. Kalau mendengarkan paparan hari ini bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru. Ini kenyataannya tidak pernah terekspos di Komisi," katanya.
