Sempat Bantah, Kini Pemprov DKI Akui Lahan yang Diduga Dikorupsi untuk Rumah DP Rp0
Gedung DPRD DKI Jakarta/VOI

Bagikan:

JAKARTA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI menggelar rapat bersama Pemprov DKI serta BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Hal ini untuk membahas dugaan pembelian lahan yang dikorupsi Dirut nonaktif Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan.

Hasilnya, Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, menyebut Pemprov DKI mengakui pembelian lahan yang diduga dikorupsi memang untuk pengadaan program rumah DP Rp0.

"Menurut keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPD), Pak Edi, keuangan daerah itu untuk DP Rp0," kaya Aziz di Gedung DPRD DKI, Senin, 15 Maret.

Namun, Aziz ingin meminta bukti berupa kelengkapan dokumen terkait pembelian lahan Sarana Jaya. Oleh sebab itu, rapat lanjutan akan digelar dua pekan mendatang.

"Kami ingin tahu dengan detail dengan data yang akurat dan juga agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Ini harus kita antisipasi," ujar dia.

Lebih lanjut, Aziz menyebut DPRD ingin lebih mengawasi pengadaan anggaran Sarana Jaya. Sarana Jaya harus membuka data-data kepada DPRD di semua lokasi tanah yang akan dibeli di waktu mendatang.

Dalam hal ini, Sarana Jaya memberi informasi kepada DPRD bahwa mereka telah membeli 70 hektar tanah dari semua program yang ada.

"Karena itu, kami minta Sarana Jaya untuk membuka data 70 hektare kepada kami. Kalau memamg ada masalah, dibuka kepada kami. Kami tidak ingin kejadian di masa depan yang kami tidak tahu jadi dilimpahkan ke kami. Seperti juga kejadian ini," tuturnya.

Sebagai informasi, KPK membenarkan pihaknya tengah melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pembelian tanah untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. 

Tak lama setelahnya, Anies Baswedan memberhentikan Yoory C. Pinontoan dari jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi.

Namun, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menegaskan, pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur bukan untuk lahan program pembangunan rumah Dp Rp0.

"Enggak ada kaitan sama sekali dengan program DP nol," ujar Sarjoko, Minggu 14 Maret.