JAKARTA - Dugaan korupsi pembelian lahan rumah DP Rp0 Pemprov DKI menambah sengkarut masalah dalam program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak masa kampanye Pilgub DKI.
Namun, ternyata Anies tetap akan melanjutkan pembangunan program kepemilikan rumah dengan nama Solusi Rumah Warga (Samawa) tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi
"Ya tetap lanjut, kan enggak ada masalah. Program itu kan tidak tergantung orang di situ. Tetap jalan. Program enggak terganggu," kata Riyadi pada Senin, 8 Maret.
Bahkan, kata dia, pengadaan lahan untuk rumah murah terus berjalan. Hanya saja, pengadaan lahan belum dilakukan karena menunggu anggaran cair.
"Iya ada lagi, tapi penyertaan modal daerahnya belum cair, masih dalam proses. Lokasinya yang tahu persis di Sarana Jaya," ujar Riyadi.
Ada sejumlah kemelut dalam jalannya program Rumah DP Rp0. Pada Februari 2020, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya karena pembangunan hingga jumlah penerima unit masih jauh dari target.
Selama lebih dari tiga tahun kepemimpinan Anies, program ini tak berjalan baik. Realisasi perumahan baru terbangun di satu lokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Berdasarkan data Dinas Perumahan DKI per tanggal 9 November 2020, Pemprov DKI baru menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) program rumah DP Rp0 kepada 514 warga yang terdaftar.
Padahal, target jumlah Rumah DP Rp0 yang harus dibangun selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 232.214 unit. Sebenarnya, peminat rumah DP Rp 0 cukup tinggi, Sayangnya, banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.
Rata-rata, mereka gagal lolos memiliki Rumah DP Rp0 karena tersendat pada verifikasi berkas di Bank DKI. Meski gaji bulanan lolos persyaratan, yakni Rp4-7 juta per bulan, ternyata ada cicilan lain yang membebankan. Dikhawatirkan, calon pemilik ini tak mampu mecicil secara rutin.
BACA JUGA:
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai program kepemilikan rumah bagi warga yang menjadi andalan Gubernur DKI Anies Baswedan memang bermasalah.
"Dari awal memang DP nol bermasalah. Sejak awal selalu kami katakan bahwa program DP nol rupiah itu sulit untuk direalisasikan di lapangan. Kenapa sulit? Karena menyangkut aturan. DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan misalnya," ujar Gembong saat dihubungi.
Sampai akhirnya KPK menetapkan Yoory sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian lahan Rumah DP Rp0. Kini, Yoory dinonaktifkan dari jabatan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Menurut Gembong, kasus dugaan korupsi lahan Rumah DP Rp0 menunjukkan bahwa Anies harus berbenah. Ia mesti mengevaluasi program yang menjadi andalan sejak masa kampanye Pilgub DKI 2017.
"Ini tanggung jawab DKI untuk evaluasi secara mendalam. Bagaimanapun juga, ini masuk RPJMD yang harus dikerjakan. Kalau ada kasus ini pasti DKI melakukan evaluasi secara detail soal apa yang menjadi masalah," jelas Gembong.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
