Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Eksekutif nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan sebagai tersangka.

Yoory diduga melakukan markup pembelian tanah untuk program DP rumah Rp0 Pemprov DKI di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mengetahui dugaan korupsi ini karena masuk dalam wilayah teknis. Kata Riza, dia dan Anies hanya membuat kebijakan secara umum. 

Pegiat Media Sosial Denny Siregar angkat bicara dengan pengakuan ini. Menurut dia aneh kalau Anies tidak mengetahui teknis proyek. Mengingat, alokasi dana untuk pembelian tanah rumah DP Rp0 pasti besar.

"Saya ketawa aja kalo @aniesbaswedan bilang ga tau apa2 ttg korupsi rumah DP 0 rupiah..Uang yang keluar untuk beli tanah itu ratusan miliar rupiah, lho Nies. Masak pimpinan gak tau uang keluar segitu besar? Atau pura2 ga tau?," cuit Denny @@Dennysiregar7, Jumat, 12 Maret.

Warganet lantas memberikan tanggapan beragam atas hal ini. Anies dinilai 'cuci tangan' dalam masalah korupsi ini.

"Betul bang... Dia kan gak tau apa2...  Dia hanya tau Menyusun kata2 dan Retorika," @balas @HenryTari****

"Ngapain aja tuh jd gubernur?" @ChickGoo****

"Jangan2 dia juga tidak tau uang muka E-Formula yang Rp. 530 Milyar lebih. Benar juga KPK enggan menyidik Anies mungkin merasa tak terlibat," @DaltonSembi****

"bukannya tidak tahu, tetapi pura² tidak tahu atau biasa kan ngelessss," @@AnginSe****

"Emang gak tau karena tinggal tanda tangan gak pernah baca isinya. Bapak Gabener sibuk, jadwal foto padat untuk penuhin target konten medsos," @le****

Gubernur Anies tetap akan melanjutkan pembangunan program kepemilikan rumah dengan nama Solusi Rumah Warga (Samawa) tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi

"Ya tetap lanjut, kan enggak ada masalah. Program itu kan tidak tergantung orang di situ. Tetap jalan. Program enggak terganggu," kata Riyadi pada Senin, 8 Maret.

Bahkan, kata dia, pengadaan lahan untuk rumah murah terus berjalan. Hanya saja, pengadaan lahan belum dilakukan karena menunggu anggaran cair.

"Iya ada lagi, tapi penyertaan modal daerahnya belum cair, masih dalam proses. Lokasinya yang tahu persis di Sarana Jaya," ujar Riyadi.

Ada sejumlah kemelut dalam jalannya program Rumah DP Rp0. Pada Februari 2020, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya karena pembangunan hingga jumlah penerima unit masih jauh dari target.

Selama lebih dari tiga tahun kepemimpinan Anies, program ini tak berjalan baik. Realisasi perumahan baru terbangun di satu lokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Berdasarkan data Dinas Perumahan DKI per tanggal 9 November 2020, Pemprov DKI baru menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) program rumah DP Rp0 kepada 514 warga yang terdaftar.

Padahal, target jumlah Rumah DP Rp0 yang harus dibangun selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 232.214 unit. Sebenarnya, peminat rumah DP Rp 0 cukup tinggi, Sayangnya, banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.

Rata-rata, mereka gagal lolos memiliki Rumah DP Rp0 karena tersendat pada verifikasi berkas di Bank DKI. Meski gaji bulanan lolos persyaratan, yakni Rp4-7 juta per bulan, ternyata ada cicilan lain yang membebankan. Dikhawatirkan, calon pemilik ini tak mampu mecicil secara rutin.