Sekjen NATO Rutte Minta Pemimpin Bosnia 'Bertanggung Jawab' di Tengah Krisis

JAKARTA - Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak akan membiarkan kekosongan keamanan berkembang di Bosnia dan Herzegovina pada saat krisis ini, tetapi para pemimpin politik harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, kata kepala aliansi militer itu Mark Rutte Hari Senin.

Ketegangan meningkat di negara itu sejak pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Presiden Republik Srpska (entitas yang dikelola Serbia di Bosnia) yang pro-Rusia, Milorad Dodik bulan lalu, dan melarangnya berpolitik selama enam tahun karena menentang keputusan utusan perdamaian internasional.

Dodik menolak putusan tersebut dan parlemen daerah Serbia melarang polisi dan peradilan nasional memasuki wilayahnya, yang mendorong pengadilan konstitusi untuk sementara menangguhkan undang-undang separatis yang menurutnya membahayakan tatanan konstitusional dan kedaulatan Bosnia.

Sekjen Rutte mengatakanm tidak menghormati perjanjian damai Bosnia, tatanan konstitusional dan lembaga nasional sebagai hal yang "tidak dapat diterima".

Ia merujuk pada Perjanjian Damai Dayton, yang mengakhiri perang tahun 1992-95 yang menewaskan 100.000 orang. Perjanjian ini membuat Bosnia terbagi menjadi dua wilayah - Federasi Bosnia-Kroasia dan Republika Srpska, yang dihubungkan melalui lembaga pusat yang lemah.

Berdasarkan perjanjian damai tersebut, pasukan NATO dikerahkan untuk mengamankan Bosnia. Pasukan tersebut digantikan pada tahun 2004 oleh misi penjaga perdamaian Uni Eropa EUFOR, tetapi NATO tetap berperan sebagai pendukung dan dapat kembali jika perdamaian terancam.

Krisis di Bosnia telah mengadu domba Barat dengan Rusia, yang bersama Serbia dan Hongaria telah mendukung Dodik. Moskow menyebut putusan pengadilan Bosnia sebagai "serangan terhadap stabilitas di wilayah Balkan".

"Ini bukan tahun 1992 dan kami tidak akan membiarkan kekosongan keamanan muncul," kata Sekjen Rutte setelah bertemu dengan presiden tripartit Bosnia dan mendesak ketiga anggotanya untuk "bertanggung jawab", dilansir dari Reuters 11 Maret.

"Negara ini melihat kalian bertiga. Buat negara ini bangga dengan kepemimpinan presiden ini dan selesaikan masalah ini," katanya.

Para kritikus mengatakan Dodik, yang telah lama menyerukan agar Republik Srpska memisahkan diri dan membentuk persatuan dengan negara tetangga Serbia, telah menjadi kekuatan yang tidak stabil yang telah memicu ketegangan etnis dan politik yang memecah belah Yugoslavia pada tahun 1990-an.

Dodik berpendapat Bosnia adalah negara yang tidak layak dijalankan oleh orang asing seperti Perwakilan Tinggi internasional Christian Schmidt, dan Republik Serbia harus mendapatkan kembali semua kewenangan yang diambil darinya setelah perang, seperti tentaranya sendiri, peradilan, dan administrasi pajak.