Jejak Anies Baswedan di Pilkada DKI, Sebut Ahok Gubernur Putus Asa Saat Ragukan Rumah DP Rp0

JAKARTA - Debat panas antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali viral di media sosial menyusul dugaan korupsi pengadaan lahan rumah down payment (DP) Rp0.

Dalam potongan video berdurasi 2.02 detik pada acara Mata 'Mata Najwa' Metro TV yang ditayangkan pada 28 Maret 2017 terlihat Ahok yang mempertanyakan program rumah DP Rp0 rupiah yang dicanangkan Anies. 

Ahok ragu, program Anies ini akan terealisasi karena besarnya anggaran yang harus digelontorkan Pemprov DKI.

"Tadi kan bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah, terus rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, bapak ibu mau jual rumah Rp300 juta. Ini ada satu juta anak muda butuh rumah nih, terus pemerintah pengen nolong dia supaya enggak usah DP, enggak usah (bayar) bunga, cicil sama pemerintah,"

"Kalau Rp350 juta kali satu juta rumah (sama dengan, red) Rp350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud. Ngomong mah gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit buat beli," kata Ahok dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. 

Atas pernyataan Ahok ini, Anies menjawabnya dengan santai. Dia berdiri dan menghadap ke penonton.

"Pilihannya sederhana. Gubernur (Ahok) yang putus asa melihat kenyataan itu, atau gubernur yang mencari solusi melihat kenyataan itu,"

"Artinya bisa diselesaikan (Program DP Rp0), karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatirlah untuk soal begitu," tambah Anies.

Pemandu acara debata Najwa Shihab lalu memberikan kesempatan 30 detik kepada Ahok untuk menjawab pernyataan Anies tersebut. Menurut Ahok, mustahil bila bank memberikan pinjaman tanpa DP atau bunga. Prinsip dari bank adalah mencari keuntungan.

"Makanya solusi saya adalah yang gaji Rp3 juta, udah tinggal di rusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang gaji Rp7 juta tinggal model gaya kost, yang di atas Rp10 juta kita baru jual ke mereka. Sehingga ada solusi," kata Ahok.

Menanggapi jawaban Ahok, Anies meninggung ini soal keberpihakan. Dia optimis solusi akan muncul bila ada keberpihakan. Pemerintah, lanjut dia, bisa menanggung bunga dari program rumah DP Rp0 sebab merujuk pada peraturan Gubernur BI (Bank Indonesia) mengizinkan bila ini program pemerintah pusat atau daerah.

"Jadi, problemnya di sini keberpihakan. Begitu berpihak solusi kita dapatkan," tegas Anies.

Ahok masih bingung dengan jawaban Anies. Membeli 1 juta rumah dengan harga Rp350 triliun ini membingungkan.

Terbukti sekarang rumah DP 0% itu tak jelas, gagal bahkan dikorupsi. Ijinsih diatas bohong namanya..!! https://t.co/7MUUIIEdZX

— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) March 11, 2021

"Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga, APBN Rp2.000 triliun, kalo untuk beli satu juta rumah Rp350 triliun, ini mau bangun apalagi kita, untuk rumah. Terus orang bisa jual lagi ini rumah," kata Ahok mendengar jawaban Anies.

"Udahlah saya kira solusi yang kami berikan. Saya nggak suka bohongin orang untuk Pilkada gitu aja, saya mesti ngomong jujur aja," kata Ahok. 

Ada sejumlah kemelut dalam jalannya program Rumah DP Rp0. Pada Februari 2020, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya karena pembangunan hingga jumlah penerima unit masih jauh dari target.

Selama lebih dari tiga tahun kepemimpinan Anies, program ini tak berjalan baik. Realisasi perumahan baru terbangun di satu lokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Berdasarkan data Dinas Perumahan DKI per tanggal 9 November 2020, Pemprov DKI baru menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) program rumah DP Rp0 kepada 514 warga yang terdaftar.

Padahal, target jumlah Rumah DP Rp0 yang harus dibangun selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 232.214 unit. Sebenarnya, peminat rumah DP Rp 0 cukup tinggi, Sayangnya, banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.

Rata-rata, mereka gagal lolos memiliki Rumah DP Rp0 karena tersendat pada verifikasi berkas di Bank DKI. Meski gaji bulanan lolos persyaratan, yakni Rp4-7 juta per bulan, ternyata ada cicilan lain yang membebankan. Dikhawatirkan, calon pemilik ini tak mampu mecicil secara rutin.