Ahok Kasih Saran ke Anies: Sediakan Rusun Gratis Bukan Rumah DP Rp0

JAKARTA - Meski sudah lama tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP masih memberi perhatian kepada masyarakat ibu kota. Khususnya bagi warga kurang mampu dalam mendapatkan tempat tinggal.

Ahok menyarankan Pemprov DKI Jakarta juga membangun rumah susun bagi warga kurang mampu, bukan membangun untuk dijual. Seperti program rumah DP Rp0 yang kini pengadaan lahannya bermasalah di KPK.

Kata Ahok, program rumah DP Rp0 ini tidak cocok diterapkan bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu. Yakni bagi warga yang pendapatannya masih di bawah upah minimum provinsi.

"Masalahnya orang dengan gaji UMP. Apalagi di bawahnya (UMP) tidak akan sanggup bayar cicilan. Belum lagi bayar biaya pemeliharaan bulanan," kata Ahok kepada VOI dikutip Rabu, 10 Maret.

"Makanya saya selalu katakan, harus sedia rusun yang tidak perlu dibeli, tetapi bisa ditinggali seumur hidup dan bisa diwariskan ke anaknya (1 tingkat) tidak boleh dioper ke yang lain. Hanya boleh dikembalikan ke Pemda jika sudah tidak mau tinggal lagi di rusun Karena sudah mampu beli di tempat lain," kata Ahok.

Kalau DKI memilih tetap membangun rumah untuk dijual, Ahok khawatir Jakarta akan kehabisan lahan. Apalagi lahan di Jakarta sudah semakin sedikit.

"Nanti lahan kita enggak akan cukup jika dijual terus dengan subsidi. Subsidi harus untuk yang miskin dan yang penghasilan belum mampu beli. Tetapi bukan dimiliki hanya hak tinggal seumur hidup dan boleh diteruskan anak/mantu nya," kata Ahok.

Sementara itu, Ahok enggan berkomentar mengenai pengadaan lahan rumah DP Rp0 berujung pada dugaan tindak pidana korupsi. KPK menetapkan Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka dalam jabatannya sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Program rumah DP Rp0 ini adalah janji kampanye Anies Baswedan saat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Janji manis Anies dinodai oleh anak buahnya karena dugaan korupsi.

"Nanti bisa diketahui setelah disidangkan di PN Tipikor," kata Ahok.

Diberitakan sebelumnya, KPK membenarkan pihaknya tengah melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pembelian tanah untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Anies Baswedan mendengar kabar ini sejak Jumat, 5 Maret lalu. Tanpa tunggu lama, ia menonaktifkan Yoory Pinontoan dari jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi.