Ternyata, Anies Sudah Sejak Lama Ubah Syarat Penghasilan Pemilik Rumah DP Rp0 dari Rp7 Juta Jadi Rp14 Juta
Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan (Foto: Twitter @aniesbaswedan)

Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah salah satu syarat kepemilikan rumah DP Rp0. Mulanya, syarat penghasilan satu keluarga yang boleh menempati unit rumah tanpa down payment (DP) ini sebesar Rp7 juta per bulan. 

Namun, dalam usulan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Anies menaikkan nominal penghasilan pihak yang boleh mengajukan kepemilikan rumah DP Rp0 menjadi sekitar Rp14 juta per bulan.

Hal ini dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI, Sarjoko. Bahkan, kata Sarjoko, Anies telah lama mengubah syarat tersebut dengan menerbitkan keputusan gubernur terkait.

"Perubahan itu sudah lama. Ada dalam kepgub berapa, begitu. Batasan penghasilan tertinggi penerima program DP Rp0, yang semula Rp7 juta menjadi Rp14,8 juta," kata Sarjoko pada Minggu, 14 Maret.

Sarjoko bilang, alasan pelonggaran batas minimal penghasilan warga DKI yang ingin memiliki unit rumah susun ini untuk memperbanyak target pasar. Sehingga, lebih banyak juga perusahaan swasta yang ingin bekerja sama membangun rumah DP Rp0 di lokasi lain.

Selain itu, Anies juga memangkas target pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang didalamnya terdapat rumah DP Rp0, dari awalnya 232.214 unit menjadi 10.460 unit.

Alasannya, karena pandemi COVID-19. DKI menyadari tidak bisa meraih target kepemilikan hunian sebanyak yang dijanjikan saat awal Anies menjabat. Terlebih, banyak anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi.

"Kita lakukan penyesuaian karena pandemi COVID-19. Kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta terkoreksi," ungkap dia.

Tersendat-sendat

Sebenarnya, sebelum pandemi COVID-19 progres jumlah unit rumah DP Rp0 yang terjual juga tersendat-sendat. Sejak peluncuran rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada tahun 2018 hingga November 2020, baru 514 unit yang terjual.

Kemudian, per tanggal 5 Maret, rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa baru terjual 599 unit dari 780 unit rumah yang disediakan. Padahal, telah ada 37.405 pendaftar yang berminat tinggal di sana. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak lolos verifikasi dari perbankan.

Selanjutnya, rumah DP Rp0 yang bekerja sama dengan BUMN Perumnas di Bandar Kemayoran baru terjual 38 unit dan Sentraland Cengkareng baru terjual 44 unit.

Namun, pembangunan rumah DP Rp0 di lokasi lain terus berlanjut. "Saat ini kami sedang mengupayakan perluasan penyediaan hunian program DP nol rupiah oleh beberapa pengembang swasta," ujar Sarjoko.

Sulit direalisasikan

Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama turut buka suara melihat masalah dalam program jagoan Anies semasa kampanye Pilgub DKI 2017 lalu ini. Kata Ahok, program rumah DP Rp0 ini tidak cocok diterapkan bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu. Yakni bagi warga yang pendapatannya masih di bawah upah minimum provinsi.

"Masalahnya orang dengan gaji UMP. Apalagi di bawahnya (UMP) tidak akan sanggup bayar cicilan. Belum lagi bayar biaya pemeliharaan bulanan," kata Ahok kepada VOI.

"Makanya saya selalu katakan, harus sedia rusun yang tidak perlu dibeli, tetapi bisa ditinggali seumur hidup dan bisa diwariskan ke anaknya (1 tingkat) tidak boleh dioper ke yang lain. Hanya boleh dikembalikan ke Pemda jika sudah tidak mau tinggal lagi di rusun Karena sudah mampu beli di tempat lain," lanjut dia.

Kalau DKI memilih tetap membangun rumah untuk dijual, Ahok khawatir Jakarta akan kehabisan lahan. Apalagi lahan di Jakarta sudah semakin sedikit.

"Nanti lahan kita enggak akan cukup jika dijual terus dengan subsidi. Subsidi harus untuk yang miskin dan yang penghasilan belum mampu beli. Tetapi bukan dimiliki hanya hak tinggal seumur hidup dan boleh diteruskan anak/mantu nya," pungkasnya.