Akhirnya KPK Akui Bos BUMD Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Program DP 0 Rupiah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya tengah melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. 

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya melakukan penyidikan kasus ini setelah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. KPK menetapkan bos BUMD dalam kasus ini.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait  pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin, 8 Maret.

Meski membenarkan, komisi antirasuah masih enggan untuk memaparkan lebih jauh perkara ini. Sebab, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan dan penahanan dilakukan.

"Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," tegas Ali.

Dirinya mengatakan, KPK tentunya akan memberitahu masyarakat tentang konstruksi perkara, alat bukti,dan akan menjelaskan siapa saja tersangkanya, beserta pasal yang disangkakan.

"Namun demikian, sebagai bentuk keterbukaan  informasi,  kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," ungkap Ali.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Abdul Aziz membenarkan kabar seorang inisial YC selaku Direktur Utama di BUMD DKI Jakarta jadi tersangka di KPK.

KPK menetapkan YC sebagai tersangka terkait korupsi pembelian lahan pembangunan rumah DP Rp0 di Pondok Ranggon dan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. 

Adapun BUMD DKI yang melaksanakan program ini adalah PD Pembangunan Sarana Jaya. Direktur Utama PD Pembangunan Sarana adalah Jaya Yoory C Pintonoan. VOI pun mencoba bertanya mengenai kebenaran kabar ini, tapi nomor ponsel Yoory tidak aktif. Lalu, VOI mencoba meminta konfirmasi kepada Aisten Sekda DKI Bidang Perekonomian Sri Haryati lewat sambungan telepon, namun belum dapat terhubung.