Ketua DPRD Bilang Anies Bertanggung Jawab Pengadaan Lahan yang Dikorupsi, Wagub Riza Bicara Sebaliknya

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab terkait pengajuan lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, termasuk yang diduga dikorupsi.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria heran bila Anies yang dibebankan dalam tanggung jawab penganggaran pembelian tanah. Menurutnya, anggota dewan di DKI juga bertanggung jawab.

"Saya belum paham maksud Ketua DPRD menyampaikan demikian. Yang pasti, semua pembangunan di Kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama antara eksekutif dengan legislatif," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 15 Maret.

Riza menuturkan, semua tugas hingga kewenangan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk seluruh jajaran Pemprov DKI, mulai dari wali kota, sekretaris daerah, hingga kepala daerah.

"Di dewan juga demikian. Mulai dari ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, sampai anggota semua sudah diatur tugas fungsinya kedudukannya kewenangannya," ungkap dia.

Sebelumnya, Prasetyo menyebut Anies bertanggung jawab terhadap pengesahan anggaran lahan, termasuk tanah rumah DP Rp0 yang diduga dikorupsi oleh Dirut nonaktif Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan. 

"Yang bertanggung jawab ya gubernur. Gubernur tahu, kok. Makanya, tadi saya katakan dalam rapat dengan Sarana Jaya, masak Wagub DKI tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP nol rupiah?" kata Prasetyo.

Sebagai Ketua Badan Anggaran DKI, Prasetyo mengaku hanya mengesahkan anggaran pengadaan lahan Sarana Jaya. Awalnya, usulan tersebut diajukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai eksekutif.

Sementara, pembahasan anggaran berada dalam tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) DKI dan Banggar DPRD. Kemudian, Prasetyo disebut berperan besar dalam realisasi penganggaran bermasalah tersebut.

"Pengesahan itu ada di tangannya BUMD, eksekutif. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu. Itu juga (pengajuan) anggaran tahun 2018. Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap gak enak. Ngeri-ngeri sedap," ujar dia.