Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin keberatan dengan pemberlakuan tes swab PCR untuk penerbangan ke Kalimantan Barat. Pasalnya, kebijakan tersebut menurut Alifudin hanya diberlakukan untuk perjalanan ke daerah tersebut.

“Pak Menteri, ada aspirasi juga, bahwa untuk ke Kalimantan Barat bukan memakai anti gen, tetapi PCR pak. Bulan April banyak anak anak yang mondok di pulau Jawa akan kembali ke Kalbar. Jadi banyak yang keberatan para orang tuanya dan bertanya ke saya, baiknya disamakan dengan bandara lain,” ujar Alifudin dalam Raker Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan mitra kerja lainnya di gedung DPR pada Senin, 15 Maret.

Seperti diketahui, setiap orang rata-rata harus merogoh kocek Rp900 ribu hingga Rp2 juta untuk mendapatkan hasil tes dari Swab PCR.

Terkait hal ini, kata Alifudin, banyak warga yang mengeluh lantaran harus mengeluarkan tambahan biaya yang mahal untuk sekali perjalanan. Terlebih waktu untuk menunggu hasil PCR juga tidak sebentar.

Bahkan, Alifudin mengatakan pada tanggal 26 Maret akan ada kunjungan kerja di Dapil Kalimantan Barat yang mengharuskan anggota legislatif harus menyiapkan swab PCR.

“Sebab kebijakan pemerintah untuk bepergian ke setiap daerah harus menunjukan hasil tes, ada PCR, rapid test antigen atau dengan GeNose di lokasi bandara,” imbuh Alifudin.

Karenanya, politikus PKS ini mempertanyakan program vaksinasi dan kebijakan Pemda Kalbar untuk para pendatang.

“Kami baru pulang dari Dapil Kalbar 1, banyak yang bertanya soal vaksin, apakah kebijakan untuk warga yang sudah di vaksinasi bisa bepergian tanpa hasil tes, kapan direalisasinya?” Tanya Alifudin legislator Dapil Kalbar itu.

Pertanyaan Alifudin langsung dijawab Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Ia menegaskan bahwa warga yang sudah di vaksin belum bisa untuk terbang bebas tanpa ada hasil tes COVID-19, karena epidimologi masih belum sepakat mengenai hal tersebut, walau setiap warga yang sudah di vaksin mendapatkan serifikat.

"Belum bisa (gunakan sertifikat vaksin, red) pak," tegas Menteri Kesehatan Budi Gunadi.

Namun Budi berjanji akan mengkomunikasikan terkait keringanan kewajiban melakukan PCR jika melakukan perjalanan ke Kalimantan Barat.

“Soal kewajiban Swab PCR di Kalimantan Barat, nanti kami akan koordinsikan dengan kadinkes Kalimantan Barat setelah raker ini” kata Budi.