Wagub Riza Patria Minta PSI Jangan Bawa Kepentingan Lain Soal Interpelasi: Kalau Anies Baik Harusnya Dukung
Ilustrasi banjir jakarta (Foto: Angga Nugraha/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara setelah Fraksi PSI DPRD DKI ancang-ancang mengajukan hak interplasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurutnya, interpelasi sah saja dilakukan karena hak dari masing-masing fraksi DPRD DKI. Hanya, PSI harus melihat fakta bahwa penanganan banjir di Jakarta sudah maksimal.

"Alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya)" kata  Wagub Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Februari.

PSI menggulirkan hak permintaan keterangan kepada Anies terkait penyebab masalah banjir Jakarta beberapa waktu lalu. Bila terwujud, Anies harus menjelaskan penyebab masalah banjir.

Wagub Riza menambahkan, sebagai oposisi PSI harusnya fair. Bila Anies menjalankan penanggulangan banjir secara baik maka harus didukung. Sebaliknya, meski termasuk partai pendukung, kebijakan keliru dari Pemprov DKI harus dikritik.

"Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda. Umpamanya oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah kita lihat,"

"Kalau (Kebijakan Anies) arahnya sudah baik kita harus memberikan dukungan, sekalipun kita pada posisi yang beroposisi. Sebaliknya, sekalipun kita pada posisi yang pro pemerintah, kalau kebijakan yang kurang, tugas kita juga sebagai partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan dan koreksi," tegas Wagub Riza.

Wagub Riza menambahkan, target Jakarta surut dari banjir setelah 6 jam terealisasi dengan baik. Termasuk kawasan elite di Jakarta Selatan, Kemang yang kalkulasi banjir surut tidak sampai 6 jam. 

"Mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih bijak. Kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya," ucap dia.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana mengatakan partainya telah mengajukan hak interpelasi mengenai banjir Jakarta kepada pimpinan DPRD. Bila terwujud, Anies harus menjelaskan penyebab masalah banjir yang terjadi.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” ujar Justin.

Syaratnya, interpelasi diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Justin mengaku telah "melobi" fraksi partai lain untuk merencanakan pegajuan interpelasi.

Justin pede sejumlah fraksi yang mereka ajak bicara juga menyetujui agenda tersebut. “Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal," ujar Justin.

"Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” lanjut dia.