Bela Anies Soal Wacana Interpelasi Banjir, Wagub: Jakarta Satu-satunya Provinsi yang Banjirnya Surut dalam Sehari

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi usulan hak interpelasi dari fraksi PSI DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Dalam hal ini, PSI menggulirkan hak permintaan keterangan kepada Anies terkait penyebab masalah banjir Jakarta beberapa waktu lalu. Riza mempersilakan PSI untuk mengajukan usulan tersebut.

"Legislatif punya hak interpelasi, dan lain-lain seperti angket, itu kami persilakan. Yang mau interpelasi, itu menjadi hak dari teman-teman DPRD," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Februari.

Namun, Riza membela kinerja Anies dan jajaran Pemprov DKI. Ia bilang, penanganan banjir di Ibu Kota sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari kejadian banjir pada Sabtu, 20 Februari yang bisa surut dalam satu hari.

"Kalau melihat fakta dan data, alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya). Bahkan, Pak Gubernur mencanangkan 6 jam surut sejak banjir selesai dan kiriman berhenti. Termasuk di kemang, setelah kita hitung, tidak sampai enam jam berhenti," jelas Riza.

Oleh sebab itu, Riza meminta PSI untuk lebih memahami persoalan banjir Jakarta dan melihat duduk perkara dengan lebih cermat, hingga penanganan yang dilakukan jajaran Pemprov DKI. Baru, setelah itu mengajukan hak interpelasi.

"Kita lihat duduk masalahnya, apa yang sudah dilakukan. Mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih bijak. Kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana mengatakan partainya telah mengajukan hak interpelasi mengenai banjir Jakarta kepada pimpinan DPRD. Bila terwujud, Anies harus menjelaskan penyebab masalah banjir yang terjadi.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” ujar Justin.

Syaratnya, interpelasi diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Justin mengaku telah "melobi" fraksi partai lain untuk merencanakan pegajuan interpelasi.

Justin pede sejumlah fraksi yang mereka ajak bicara juga menyetujui agenda tersebut. “Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal," ujar Justin.

"Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” lanjut dia.