Golkar Tolak Dukung Usul Interplasi PSI ke Anies Baswedan: Hanya Cari Sensasi, Tidak Peduli Beresin Banjir

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco mengaku partainya tidak akan mengikuti langkah PSI yang mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akibat banjir Jakarta.

Hak interpelasi dalam kasus ini adalah permintaan keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan strategis mengenai program pengendalian banjir yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

"Golkar tidak akan dukung. Saya yakin, partai lain juga tidak akan dukung," kata Baco saat dihubungi, Jumat, 26 Februari.

Menurut Baco, pengguliran hak interpelasi yang diajukan PSI terkesan tidak serius. Sebab, semestinya saat ini yang diperlukan adalah kepedulian anggota parlemen kepada warga yang terdampak banjir.

"Saya yakin mereka hanya cari sensasi, bukan benar-benar niat mau beresin banjir dan peduli terhadap rakyat yang terkena musibah banjir," ucap Baco.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana mengatakan partainya telah mengajukan hak interpelasi mengenai banjir Jakarta kepada pimpinan DPRD. Bila terwujud, Anies harus menjelaskan penyebab masalah banjir yang terjadi.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” ujar Justin.

Syaratnya, interpelasi diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Justin mengaku telah "melobi" fraksi partai lain untuk merencanakan pegajuan interpelasi.

Justin pede sejumlah fraksi yang mereka ajak bicara juga menyetujui agenda tersebut. “Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal," ujar Justin.

"Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” lanjut dia.