PSI Dinilai Cari Panggung dari Banjir Jakarta, Pimpinan DPRD Tolak Dukung Interpelasi Anies

JAKARTA - Usulan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta melakukan interpelasi kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengenai masalah banjir ditolak mentah-mentah.

Penolakan ini karena usulan PSI dinilai mengada-ada. Kemudian usulan yang dilemparkan partai yang dimpimpin Giring Ganesha ini juga tidak objektif.

"Saya kira dewan enggak kasih dukungan karena kami lebih dewasa, lebih objektif," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik saat dihubungi, Jumat, 26 Februari.

Dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD DKI, hak interpelasi diusulkan kepada pimpinan DPRD. Syaratnya, interpelasi diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.

Wujud dari hak interpelasi kali ini adalah rapat paripurna dengan agenda mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masalah banjir DKI. 

Namun, menurut Taufik, PSI tidak akan bisa menggaet partai lain untuk mengajukan interpelasi. Sehingga, kemungkinan usulan ini akan gugur karena PSI terkesan cari panggung.

"Interpelasi itu ada syarat, yakni didukung 15 orang. Saya kira kawan-kawan dewan sudah lebih dewasa menilai sesuatu karena usulan itu mah cari panggung," ujar Taufik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana mengatakan partainya telah mengajukan hak interpelasi mengenai banjir Jakarta kepada pimpinan DPRD. Bila terwujud, Anies harus menjelaskan penyebab masalah banjir yang terjadi.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” ujar Justin.

Justin mengaku telah "melobi" fraksi partai lain untuk merencanakan pegajuan interpelasi. Ia pede sejumlah fraksi yang mereka ajak bicara juga menyetujui agenda tersebut. “Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal," ujar Justin.

"Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” lanjut dia.