PSI Ngaku Sudah Kirim Surat Usulan Interpelasi Anies, Ketua DPRD: Saya Enggak Tahu, Belum Ada

JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku telah menulis surat resmi yang mengusulkan pengajuan hak interpelasi ke pimpinan DPRD.

Jika disetujui, PSI akan meminta keterangan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penyebab banjir Jakarta hingga penanganan yang telah dilakukan.

Namun, ternyata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut, dirinya belum menerima surat apapun perihal pengajuan usulan interpelasi.

"Saya enggak tahu soal (interpelasi) itu. Belum ada surat ke saya. Tapi itu hak mereka (PSI) lah," kata Prasetyo pada selasa, 2 Maret.

Dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD DKI, hak interpelasi diusulkan kepada pimpinan DPRD. Wujud dari hak interpelasi kali ini adalah rapat paripurna dengan agenda mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masalah banjir DKI.

Nantinya, anggota DPRD lainnya memberikan pandangan fraksi. Selanjutnya, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai masalah yang diangkat, bila interpelasi disetujui.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” ujar Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana beberapa waktu lalu.

Dalam usulan interpelasi ini, PSI mesti melobi fraksi partai lain untuk mewujudkan impian mereka. Sebab, Fraksi PSI beranggotakan delapan orang.

Sementara, syarat mengajukan hak interpelasi paling sedikit digulirkan 15 anggota dewan dan harus lebih dari satu fraksi.

Justin percaya diri sejumlah fraksi yang mereka ajak bicara juga menyetujui agenda tersebut.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal." Justin melanjutkan "Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta." 

Sayangnya, lobi-lobi PSI kepada fraksi lain bertepuk sebelah tangan. Fraksi partai Golkar, Gerindra, hingga PDIP enggan mengikuti langkah PSI untuk menggulirkan interpelasi kepada Anies.