Bagikan:

JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggulirkan usulan hak interpelasi. Jika disetujui, PSI akan meminta keterangan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penyebab banjir Jakarta hingga penanganannya.

Fraksi PSI beranggotakan delapan orang. Sementara, syarat mengajukan hak interpelasi paling sedikit digulirkan 15 anggota dewan dan harus lebih dari satu fraksi. Artinya, PSI mesti melobi fraksi partai lain untuk mewujudkan impian mereka.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana percaya diri sejumlah fraksi yang mereka ajak bicara juga menyetujui agenda tersebut. “Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal," kata Justin, beberapa waktu lalu.

"Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” lanjut dia.

Sayangnya, lobi-lobi PSI kepada fraksi lain bertepuk sebelah tangan. Golkar, misalnya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco mengaku partainya tidak akan mengikuti langkah PSI yang mengusulkan hak interpelasi.

Menurut Baco, pengguliran hak interpelasi yang diajukan PSI terkesan tidak serius. Sebab, semestinya saat ini yang diperlukan adalah kepedulian anggota parlemen kepada warga yang terdampak banjir.

"Golkar tidak akan dukung. Saya yakin, partai lain juga tidak akan dukung. Saya yakin mereka hanya cari sensasi, bukan benar-benar niat mau beresin banjir dan peduli terhadap rakyat yang terkena musibah banjir," kata Baco saat dihubungi, Jumat, 26 Februari.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DKI Syarif juga enggan mengekor PSI soal usul hak interpelasi. Syarif ragu PSI memahami maksud dan tujuan menggulirkan hak interpelasi. Menurutnya, PSI juga tidak tahu substansi masalah banjir Ibu Kota yang memang melanda sejak dulu.

"Itu hanya angan-angan yang mustahil terwujud. PSI tidak paham interpelasi, karena tidak paham latar dan subtansi  yang mau diinterpelasi. Maka, jadi angan angan politik semata," ujar Syarif.

Syarif menganggap, banjir yang melanda Jakarta sepenuhnya mesti disalahkan kepada Pemprov DKI. Sebab, faktor banjir bukan hanya akibat curah gujan yang lebat, takni kiriman air dari hulu.

Itu sebabnya Pemprov DKI memiliki program bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi sungai. "Banjir itu ada banyak sebab. Apa mau diinterpelasi juga kebijakan pemerintah Bogor, Depok dan juga Presiden atau Menteri PUPR?" cecarnya.

Lalu, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak pun mengaku jengah terhadap sikap PSI yang lebih dulu menggemborkan usulan interpelasi kepada publik dibanding internal anggota parlemen Kebon Sirih tersebut.

"PSI itu kita lihat komunikasinya arogan. Kesannya mereka jadi tidak mengerti bagaimana mekanisme interpelasi dan tidak mengerti bagaimana berkomunikasi dengan yang lain. Masak kita harus dengar dari media soal ini? Padahal sama-sama di DPRD," ujar Gilbert.

Jika nanti PSI mengajak PDIP untuk menggulirkan interpelasi, Gilbert mengaku partainya belum tentu menyetujui. "Tentu kita harus pelajari kenapa PSI meminta sekarang, pas lagi COVID-19 dan banjir. Kesannya urgensi, padahal masalah yang hendak ditanyakan kita tidak jelas. Interpelasi tidak sesederhana itu," jelasnya.

Penolakan usulan hak interpelasi diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik. Penolakan ini karena usulan PSI dinilai mengada-ada. Kemudian usulan yang dilemparkan partai yang dimpimpin Giring Ganesha ini juga tidak objektif.

"Saya kira dewan enggak kasih dukungan karena kami lebih dewasa, lebih objektif," ucap Taufik.

Menurut Taufik, PSI tidak akan bisa menggaet partai lain untuk mengajukan interpelasi. Sehingga, kemungkinan usulan ini akan gugur karena PSI terkesan cari panggung.

"Interpelasi itu ada syarat, yakni didukung 15 orang. Saya kira kawan-kawan dewan sudah lebih dewasa menilai sesuatu karena usulan itu mah cari panggung," pungkasnya.