PSI Ingin Interpelasi Anies, Gerindra: Hanya Angan-angan
ILUSTRASI/DPRD DKI -VOI

Bagikan:

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerindra DKI Syarif enggan mengikuti langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengajukan usulan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masalah banjir.

Syarif ragu PSI memahami maksud dan tujuan menggulirkan hak interpelasi. Menurutnya, PSI juga tidak tahu substansi masalah banjir Ibu Kota yang memang melanda sejak dulu.

"Itu hanya angan-angan yang mustahil terwujud. PSI tidak paham interpelasi, karena tidak paham latar dan subtansi  yang mau diinterpelasi. Maka, jadi angan angan politik semata," kata Syarif saat dihubungi, Jumat, 26 Februari.

Syaeif menganggap, banjir yang melanda Jakarta sepenuhnya mesti disalahkan kepada Pemprov DKI. Sebab, faktor banjir bukan hanya akibat cueah gujan yang lebat, takni kiriman air dari hulu.

Itu sebabnya Pemprov DKI memiliki program bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi sungai.

"Banjir itu ada banyak sebab. Apa mau diinterpelasi juga kebijakan pemerintah Bogor, Depok dan juga Preside atau Menteri PUPR?" cecarnya

Karena itu, Syarif memprediksi usulan interpelasi PSI tidak akan disetujui oleh partai lain. "Bagaimana fraksi lain mau setuju, mereka harus pahami dulu apa itu interpelasi. Di sinilah PSI tidak cerdas latarnya, apalagi regulasinya harus didukung fraksi lain. Jadi mustahil," kata Syarif.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana mengatakan partainya telah mengajukan hak interpelasi mengenai banjir Jakarta kepada pimpinan DPRD. Bila terwujud, Anies harus menjelaskan penyebab masalah banjir yang terjadi.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” ujar Justin.

Syaratnya, interpelasi diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Justin mengaku telah "melobi" fraksi partai lain untuk merencanakan pegajuan interpelasi.

Justin pede sejumlah fraksi yang mereka ajak bicara juga menyetujui agenda tersebut. “Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal," ujar Justin.

"Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” lanjut dia.