Klarifikasi Formula E Diungkap Hanya Lewat Keterangan Tertulis, PSI Anggap Anies Sembunyi di Balik Bawahannya

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI merilis klarifikasi mengenai isu penyelenggaraan Formula E dalam keterangan tertulis.

Fraksi PSI DPRD DKI heran mengapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah memerintahkan jajarannya membuat keterangan tertulis mengenai Formula E, yang bahkan tak tercantum nama pejabat yang bertanggung jawab atas keterangan tersebut.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana menuding Anies tak berani menangkal isu Formula E sendiri dan berlindung di balik bawahannya.

“Mengungkap fakta itu harus berdasarkan data, bukan asumsi apalagi angan-angan. Kami heran mengapa Gubernur Anies tidak pernah menjelaskan sendiri soal Formula E, apa memang Gubernur tidak percaya diri sehingga harus sembunyi dan menunjuk bawahannya?” ucap Justin kepada wartawan, Jumat, 1 Oktober.

Kata Justin, hal ini menunjukkan bahwa Anies tak mau menghadapi interpelasi Formula E. 

“Pantas saja Gubernur Anies terkesan takut menjalani Interpelasi, kalau yang disiapkan argumentasi dangkal sebagaimana yang disampaikan Diskominfo, kemungkinan Pak Anies akan dipermalukan oleh argumentasinya sendiri,” ungkap dia.

Terlebih, saat ini revisi studi kelayakan (feasibility study) Formula E masih belum juga dipublikasikan da diserahkan kepada DPRD.

“Pembahasan resmi anggaran triliunan rupiah yang asalnya dari keringat rakyat, seharusnya di rapat paripurna yang terhormat bukan lewat internet ataupun selebaran. Sampai kini kami belum terima dokumen resmi terkait Formula E, apa hanya yang diundang makan bisa lihat?” cecarnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI merilis dokumen mengenai penjelasan Formula E berdasarkan anggapan yang berkembang di masyarakat.

Pemprov DKI mengklarifikasi berbagai hal, mulai dari anggapan Formula E memboroskan APBD, pembayaran commitment fee yang lebih mahal dari negara lain, sejumlah pabrikan meninggalkan Formula E, tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga penyelenggaraan Formula E melebihi masa jabatan gubernur.