PSI Ingin DPRD Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Cari Sensasi!

JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI mengusulkan agar DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah sumur resapan. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik tak setuju.

Taufik menilai DPRD tak perlu membentuk pansus sumur resapan yang beberapa waktu ini menuai masalah. Lagipula, ia menganggap usulan ini hanya upaya PSI untuk mencari sensasi.

"Ngapain PSI mau buat pansus sumur resapan? PSI selalu cari sensasi aja, dia kan enggak pernah menceritakan yang bagus soal sumur resapan," kata Taufik saat dihubungi, Rabu, 15 Desember.

Diketahui, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD. Anggota Pansus paling banyak dibentuk atas 16 orang anggota, yang terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Jika usulan ini digulirkan, Taufik yakin tak ada fraksi lain yang menyetujui. Sebab, Koordinator Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI ini menyatakan Pemprov DKI sudah menjelaskan mengenai program sumur resapan dalam rapat bersama DPRD.

"Dia (PSI) suruh ngajuin aja, kan ada syaratnya pansus untuk disepakati atau enggak di paripurna. Saya kira teman-teman DPRD DKI sudah lebih waras dan rasional," ujar Taufik.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana menyebut pihaknya mengusulkan agar DPRD DKI membentuk pansus mengusut masalah sumur resapan. Usulan pansus ini dilatarbelakangi PSI yang sering menerima keluhan dari warga terkait pembangunan sumur resapan yang menuai masalah.

“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan," kata Justin.

Justin menyebut, selama ini Pemrpov DKI tak membuka data lengkap mengenai pembangunan sumur resapan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

Karenanya, Justin memandang pansus sumur resapan dapat mengusut berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan.

“Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar lebih ini," pungkasnya.