Ketua DPRD DKI Tolak Keinginan PSI Bentuk Pansus Sumur Resapan

JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI menginginkan adanga pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah sumur resapan yang ada di Jakarta.

Diketahui, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD. Anggota Pansus paling banyak dibentuk atas 16 orang anggota, yang terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Namun, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menolak usulan tersebut. Prasetyo menilai percuma bila DPRD membentuk pansus karena anggaran sumur resapan yang diajukan Pemprov DKI pada tahun 2022 sudah dihapus oleh DPRD.

"Saya rasa enggak perlu (buat pansus sumur resapan). Orang dananya sudah saya nolkan, ngapain bikin pansus lagi?" ucap Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 17 Desember.

Prasetyo lalu menjelaskan alasan dirinya tak menyetujui usulan anggaran pembangunan sumur resapan. Anggota Fraksi PDIP ini menilai sumur resapan gagal dalam mengurangi serta mengendalikan banjir di Ibu Kota.

"Bukan apa-apa, sumur resapan itu enggak ada gunanya. Saya membuktikan sendiri. Masak, dikeruk 3 meter, airnya dipindah keluar. Itu buat apa? Saya rasa sebetulnya harus sadar, siapa sih yang punya ide itu? tolong ditangkap," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adriam Untayana menyebut pihaknya mengusulkan agar DPRD DKI membentuk pansus mengusut masalah sumur resapan. Usulan pansus ini dilatarbelakangi PSI yang sering menerima keluhan dari warga terkait pembangunan sumur resapan yang menuai masalah.

“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan," kata Justin.

Justin menyebut, selama ini Pemprov DKI tak membuka data lengkap mengenai pembangunan sumur resapan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

Oleh karenanya, Justin memandang pansus sumur resapan dapat mengusut berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan.

“Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar lebih ini," pungkasnya.