PSI Dorong DPRD Bentuk Pansus Sumur Resapan, Wagub Riza Sebut Itu Belum Perlu

JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI mengusulkan agar DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah sumur resapan. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memandang hal itu belum diperlukan.

Diketahui, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota kepada pimpinan DPRD. Anggota Pansus paling banyak dibentuk atas 16 orang anggota, yang terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

"Kalau soal (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," kata Riza di Gedung DPRD DKI, Rabu, 15 Desember.

Meski demikian, Riza mengungkapkan bahwa pembentukan pansus menjadi hak bagi setiap anggota dewan. Ia mempersilakan jika PSI ingin mengusulkan pembentukan pansus sumur resapan yang menuai berbagai masalah di Ibu Kota.

"Pansus itu hak teman-teman DPRD. Silakan teman-teman dari fraksi manapun melakukan dialog dengan dinas terkait, temui kalau perlu kontraktornya, lihat di lapangan, minta penjelasan, bisa dicarikan solusinya," ujar Riza.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana menyebut pihaknya mengusulkan agar DPRD DKI membentuk pansus mengusut masalah sumur resapan. Usulan pansus ini dilatarbelakangi PSI yang sering menerima keluhan dari warga terkait pembangunan sumur resapan yang menuai masalah.

“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan," kata Justin.

Justin menyebut, selama ini Pemrpov DKI tak membuka data lengkap mengenai pembangunan sumur resapan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

Oleh karenanya, Justin memandang pansus sumur resapan dapat mengusut berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan.

“Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar lebih ini," pungkasnya.