JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal yang diajukan Pemprov DKI dalam APBD DKI tahun anggaran 2022.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, menyebut keputusan ini ditetapkan pada pembahasan terakhir Banggar, dengan sebelumnya anggaran sumur resapan tahun depan diusulkan sebesar Rp120 miliar.
"Di rapat Banggar, kesepakatan terakhir akhirnya (anggaran sumur resapan) dinolkan. Jadinya, sekarang enggak ada kegiatan lagi (yang didanai APBD) untuk sumur resapan," kata Nova kepada wartawan, Kamis, 1 November.
Nova menuturkan, penghapusan anggaran sumur resapan di tahun depan ini diputuskan oleh Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena mendapat keluhan dari sejumlah anggota dewan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sumur Resapan di Cilandak Rusak, Wagub Riza Minta Warga Lapor Jika Temukan Kasus Serupa
29 November 2021, 18:26 -
| BERITA
Dianggap Tidak Efektif, DPRD DKI Kurangi 62 Persen Anggaran Sumur Resapan 2022
23 November 2021, 16:46
Beberapa Anggota DPRD DKI menganggap sumur resapan tak efektif untuk membantu menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Dalam pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DKI tentang APBD tahun anggaran 2022, 16 November lalu, ada lima fraksi yang meminta sumur resapan dievaluasi.
Kelima fraksi tersebut adalah PDIP, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Sementara, empat fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tak menyinggung program sumur resapan.
"Dari kawan-kawan ada benerapa masukan, di beberapa wilayah ada (sumur resapan) yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu. Ada beberapa keluhan saja," ujar Nova.
Tanggapan Pemprov DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak bisa menyanggah keputusan DPRD DKI terkait penghapusan anggaran sumur resapan pada tahun depan.
"Silakan saja. Ada-tidaknya program sumur resapan tahun depan itu sesuai dengan kesepakatan dan anggaran yang ada. Saya kira, teman-teman DPRD sudah berkodinasi dengan dinas, mana program-program yang menjadi prioritas dan disepakati bersama," ujar Riza.
Terkait anggapan sumur resapan tak efektif, Riza menegaskan bahwa sumur resapan bukan satu-satunya program yang digarap Pemprov DKI untuk mengendalikan dampak banjir.
"Program pengendalian banjir macam-macam, tidak semua sumur resapan, ya. Jadi, ada program pengerukan, pembuatan waduk, situ, embung, pengadaan pompa mobile, pompa statis, polder, tanggul. Jadi, banyak sekali," sebut dia.
