Dianggap Tidak Efektif, DPRD DKI Kurangi 62 Persen Anggaran Sumur Resapan 2022

JAKARTA - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Syarif menuturkan pihaknya memangkas 62 persen pengajuan anggaran Pemprov DKI dalam pengadaan sumur resapan dalam Rancangan APBD DKI tahun 2022.

Pengurangan anggaran ini dilakukan usai lima fraksi DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi program sumur resapan yang dibuat selama ini karena dianggap kurang efektif mengendali banjir.

"Anggaran sumur resapan dikurangi, dari Rp322 miliar, tinggal sisa Rp120 miliar," kata Syarif saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 23 November.

Syarif mengungkapkan, pemotongan anggaran pembuatan sumur resapan di tahun depan dilakukan dengan pertimbangan pandemi COVID-19. Saat ini, pendapatan daerah Pemprov DKI masih defisit akibat kondisi perekonomian belum pulih seluruhnya akibat pandemi.

Terkait anggapan sumur resapan kurang efektif, Syarif enggan berkomentar. Sebab, menurut dia, pihak yang pantas menilai efektivitas sumur resapan adalah orang yang ahli di bidangnya.

"Di rapat-rapat (DPRD) itu banyak ngomong begitu, tidak efektif. Ya, boleh saja orang berpendapat, tapi tolong buktikan secara teknis keilmuan," ujar Syarif.

Syarif menuturkan pengalihan anggaran sumur resapan yang dipotong sekitar Rp202 miliar tersebut salah satunya akan digunakan untuk pembelian alat berat yang berfungsi sebagai pompa sampah.

"Anggaran yang dipotong diredistribusi ke belanja Dinas Sumber Daya Air (SDA), misalnya alat excavator spider yang bisa dipakai dalam kolong jembatan bertambah 40 unit. Itu mahal harganya, satunya kalau tidak salah Rp14 miliar," jelas Syarif.

Diketahui sebelumnya, Lima fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi program pembangunan sumur resapan di tahun terakhir Anies menjabat.

Hal ini disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DKI tentang APBD tahun anggaran 2022, 16 November lalu.

Kelima fraksi tersebut adalah PDIP, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Sementara, empat fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tak menyinggung program sumur resapan.