JAKARTA - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran pembangunan sumur resapan dalam APBD tahun anggaran 2022. Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah memandang sumur resapan tak efektif mengendalikan banjir.
Dengan demikian, Ida menyebut program pengendali banjir yang paling efektif dilakukan di Ibu Kota adalah normalisasi sungai. Hal ini berfungsi untuk menampung air lebih banyak, baik yang berasal dari hujan lokal maupun kiriman dari hulu.
“Normalisasi yang paling bener menurut saya, kalau itu dijalankan dengan baik, pasti pengurangan banjir akan signifikan. Itu paling efektif karena sifatnya bisa menampung air lebih banyak,” kata Ida dalam keterangannya, Jumat, 3 Desember.
Sementara pada wilayah pesisir utara Jakarta, Ida menyebut program yang tepat untuk mengurangi dampak banjir khususnya rob adalah pembangunan tanggul yang kokoh. Menurutnya upaya tersebut dapat menekan seminimal mungkin kerugian warga sekitar pantai secara materil.
“Kalau di pesisir utara, tetap efektifnya tanggul. Sebab, setiap ada rob selalu banjir. Jadi, solusinya pembuatan tanggul yang kokoh sesegera mungkin,” ujar Ida.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Anggota DPR Termuda Hillary Brigitta Siapkan Kocek Pribadi untuk Jasa Pengamanan TNI
03 Desember 2021, 07:46
Diketahui sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal yang diajukan Pemprov DKI dalam APBD DKI tahun anggaran 2022.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyebut keputusan ini ditetapkan pada pembahasan terakhir Banggar, dengan sebelumnya anggaran sumur resapan tahun depan diusulkan sebesar Rp120 miliar.
"Di rapat Banggar, kesepakatan terakhir akhirnya (anggaran sumur resapan) dinolkan. Jadinya, sekarang enggak ada kegiatan lagi (yang didanai APBD) untuk sumur resapan," kata Nova kepada wartawan, Kamis, 1 Desember.
Nova menuturkan, penghapusan anggaran sumur resapan di tahun depan ini diputuskan oleh Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena mendapat keluhan dari sejumlah anggota dewan.
Beberapa Anggota DPRD DKI menganggap sumur resapan tak efektif untuk membantu menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Dalam pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DKI tentang APBD tahun anggaran 2022, 16 November lalu, ada lima fraksi yang meminta sumur resapan dievaluasi.
