Anggota DPR Termuda Hillary Brigitta Bersurat ke Dudung Minta Pengamanan TNI, Ketua Fraksi NasDem: KSAD Tidak Perlu Tanggapi

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem sekaligus anggota DPR termuda, Hillary Brigitta Lasut, meminta bantuan pengamanan TNI untuk mengawalnya menjalankan tugas yang sensitif. Dia juga sudah bersurat kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman terkait permintaan bantuan pengamanan ini.

Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, menjelaskan partainya tidak pernah menginstruksikan anggota untuk meminta bantuan TNI jika ada urusan mendesak. Apalagi, meminta secara resmi dengan langsung menyurati KSAD.

"Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespon itu karena menurutku tidak patut karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," ujar Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis, 2 Desember.

Menurut Waketum Partai NasDem itu, seorang politikus apalagi anggota DPR harusnya tahu resiko-resiko yang akan dihadapi saat bertugas. Lagipula, kata Ali, tidak ada juga ekskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta TNI menjadi ajudan, terlebih Kopassus dan Kostrad.

"Seorang pasukan khusus tidak patut untuk diberi pengamanan ke anggota DPR Fraksi NasDem, yang pasti saya akan menegur karena itu tanpa koordinasi dari pada fraksi," tegas Ali.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, tidak masalah apabila anggota DPR meminta bantuan TNI untuk pengamanan hanya saja sebagai pengawalan pribadi tidak lah etis.

"Kalau secara normatif ya sebenernya sah-sah saja, kalau secara etis tidak pas. Kemudian kalau ada keperluan urgent ada kepolisian sebagai pengamanan, tapi apa hal yang mendesak menurut saya," kata Ali.

Sementara untuk Hillary, Ali menilai tidak ada yang mendesak untuk meminta ajudan secara terbuka kepada KSAD. Meskipun, posisinya sebagai anggota Komisi I DPR yang menjadi mitra kerja TNI.

"Kalau besok dipindah dari Komisi I terus gimana posisinya?" sebut Ali.

Pimpinan DPR saja, tambah Ali, pengawalan berasal dari unsur kepolisian. Sehingga, tidak patut jika Hillary meminta ajudan dari TNI.

"Ketua DPR itu pengawalnya, asprinya apapun istilahnya dari kepolisian. terus kemudian jadi begitu pimpinan lain rata-rata seperti itu diatur oleh negara diberikan negara kepada mereka. Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. khusus dari Nasdem saya tidak setuju," jelas Ali.

Ali pun mengatakan Fraksi NasDem akan menegur Hillary terkait hal ini. "Pastilah, artinya tidak ada tindakan anggota DPR melakukan tindakan perseorangan seperti itu. Jadi harusnya semua itu sepengetahuan fraksi apalagi menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi," tandas Ahmad Ali.