JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Hillary Brigitta Lasut berkirim surat kepada KSAD meminta jasa pengamanan dari TNI AD untuk mengawal tugas-tugasnya. Kata Hillary Brigitta, sudah ada aturan yang membuat permintaan itu bukannya tak masuk akal.
Kepada VOI, Hillary Brigitta yang duduk di Komisi I bidang pertahanan ini menjelaskan latar belakang permintaannya itu. Hillary Brigitta mengaku selama ini sedang aktif mengawal sejumlah kasus-kasus hukum warga di Sulawesi Utara.
Kasus-kasus itu, diakuinya tidak jarang melibatkan orang-orang besar. Hanya saja Hillary Brigitta memilih tidak mau menjelaskan detail soal ini.
Dari laporan masyarakat itu, Hillary Brigitta juga terus mengawal supaya bisa diproses secara transparan oleh kepolisian.
"Jadi untuk mencegah conflict of interest, ya kalau bisa saya mungkin lebih (dikawal) ke TNI karena lebih sedikit laporan terkait TNI," kata Hillary Brigitta, Rabu 1 Desember.
"Dan kalau boleh jujur, memang ada banyak kasus yang melibatkan oknum Polri," lanjut dia lagi.
Namun dia tidak mau pengawalan ini melekat secara permanen. Setidaknya, kata dia, pengawalan ini bisa dirasakan hingga beberapa kasus-kasus yang 'high risk' selesai.
"Saya lebih nyaman tidak lagi menggunakan bantuan pengamanan. Tapi sementara ini, keluarga saya khususnya ayah saya karena lagi jauh bertugas di Talaud dan saya cuma sendiri sama anak-anak, dengan saya sering berselisih paham dengan orang-orang kuat, saya diminta jangan sendirian," beber dia.
BACA JUGA:
Kata dia, pengawalan prajurit TNI bukanlah hal baru. Diakui Hillary Brigitta, banyak juga anggota DPR lainnya yang minta bantuan pengamanan dari TNI.
"Saya langsung menyurati KSAD, meminta bantuan pengamanan karena pertimbangan, banyak urusan di kepolisian begini-begini begini," tandasnya.
