JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meningkatkan anggaran program normalisasi sungai di tahun depan. Sebab, selama empat tahun memimpin, Anies belum pernah mengerjakan program ini.
Dalam hal ini, Pemprov DKI mengajukan anggran Rp1,2 triliun dalam rancangan APBD 2022 yang akan digunakan untuk pembebasan lahan normalisasi.
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP Agustina Hermanto atau Tina Toon dalam dalam pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Raperda DKI tentang APBD tahun anggaran 2022.
"Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," kata Tina di gedung DPRD DKI, Selasa, 16 November.
Agar anggaran normalisasi bisa ditingkatkan, Tina menyarankan Anies menghapus anggaran pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal karena dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam mengendalikan banjir Jakarta.
"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucap Tina.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pesan KPK ke Kepala Daerah: Kenapa Takut OTT Kalau Tak Langgar Aturan
15 November 2021, 11:54 -
| BERITA
Novel Baswedan Ceramahi Bupati Banyumas Achmad Husein: Takut Kena OTT? Ya Jangan Terima Suap
15 November 2021, 10:24
Tina mengingatkan kepada Pemprov DKI mengenai pentingnya pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, perubahan iklim dan fenomena La Nina dapat meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi.
"Dampak perubahan iklim dan juga dampak dari La Nina bisa kita rasakan bahwa banjir muncul lebih awal setiap tahunnya, semakin mengancamnya banjir di Jakarta ini membuat kita harus semakin bekerja keras dalam memikirkan jalan keluar yang terbaik agar Ibu Kota bisa mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi," pungkasnya.
Terkait
