JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Agustina Hermanto atau yang akrab disapa Tina Toon memandang pembangunan rumah susun selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih jauh dari ideal.
Hal ini dia sampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Raperda DKI tentang APBD tahun anggaran 2022. Salah satu pembahasannya adalah anggaran untuk program prioritas Jakarta hingga 2022.
Tina menganggap anggaran pembangunan rumah susun Rp150 miliar yang diajukan di tahun terakhir kepemimpinan Anies masih belum bisa mengejar target RPJMD 2017-2022.
Dalam hal ini, Pemprov DKI menganggarkan anggaran untuk membangun rumah susun di Cakung Barat, Jalan Tongkol, Kelapa Gading, Padat Karya Jakarta Utara, PIK II, dan Pulo Jahe.
"Pembangunan rumah susun ini kami rasa masih jauh dari ideal mengingat dalam RPJMD tahun 2017-2022, Bapak Gubernur mencanangkan akan membangun 250.000 unit hunian bagi warga DKI Jakarta," kata Tina di gedung DPRD DKI, Selasa, 16 November.
Kemudian, Tina juga meminta Anies untuk mengoptimalkan penggunaan rumah susun yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan gubernur terdahulu.
"Di sisa masa jabatan ini, kami juga mengimbau kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengoptimalkan Rumah-rumah susun yang sudah selesai namun masih belum ada penghuninya, terutama yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan," ucap Tina.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Anies Tutup Ruang Pungli di DKI: Kalau Jakarta Jelek, Kesan Indonesia Juga Akan Jelek
16 November 2021, 14:42 -
| BERITA
Densus 88 Ringkus Dua Terduga Teroris, Ahmad Zain An-Najah dan Ketua Partai Dakwah
16 November 2021, 15:06
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Dalam instruksi ini, Anies menginstruksikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk melaksanakan penyelesaian isu prioritas pada tahun 2021-2022.
Dalam lampiran Ingub, terdapat 28 isu yang menjadi target capaian penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Salah satu isu yang masuk daftar adalah permukiman dan hunian, yang terbagi dalam pembangunan rumah susun, Rumah DP Rp0, hingga penataan kampung.
