Catatan Akhir Tahun PDIP, Kinerja Anies di DKI Dinilai Tak Meningkat

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI memberi catatan kritis akhir tahun 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyebut, selama tahun 2020, kinerja Anies tak kunjung mengalami peningkatan. 

"Kinerja pemerintahan Gubernur Anies tak meningkat, terutama pada sektor strategis yang berdampak kepada kebutuhan masyarakat banyak," kata Gembong dalam keterangannya, Rabu, 30 Desember.

Ada enam indikator yang menjadi penilaian PDIP terhadap kinerja Anies. Pertama, soal janji Anies menyediakan hunian yang layak kepada warga DKI. Anies pernah berjanji menyediakan 232.214 unit rumah.

Namun, selama tiga tahun menjabat, janji penyediaan rumah tersebut baru mencapai 780 unit lewat program rumah DP0 rupiah.

"Artinya sampai tahun ketiga sudah mencapai 0,34 persen. Sejak awal, PDIP mengkritik bahwa Anies hanya fokus rumah DP0 rupiah yang ternyata ada kendala, sementara program yang berjalan berupa rusun sewa sampai saat ini tidak dijamah," ucap Gembong.

Kedua, macetnya program bina UMKM yakni OK OCE. Tahun 2020 baru terdapat 8.348 jumlah izin OK OCE yang mendapatkan binaan hingga sertifikat usaha. Padahal, janjinya akan menyediakan 200.000 lapangan usaha baru untuk rakyat. 

"Artinya, Gubernur Anies Baswedan tidak fokus mewujudkan janji kampanye. Padahal UMKM adalah backbone pemulihan ekonomi Jakarta," tuturnya.

Ketiga, tercatat bahwa jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga Maret 2020 sebesar 4,53 persen, dari semula 3,42 persen.

"Anies tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata," kata Gembong.

Keempat, Gembong menyebut tingkat kesediaan merekomendasikan program pembayaran transportasi Jaklingko kepada warga lain secara umum masih bernilai Negatif. Artinya, kata dia, berarti saat ini masih banyak yang belum bersedia merekomendasikan program tersebut.

"Nilai net promoter score Jaklingko negatif, yakni -3.07 persen. Padahal menurut survei, media utama publik mendapatkan infomrasi mengenai Jaklingko adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42,5 persen," tuturnya.

Kelima, masih ada tindakan intoleransi di sektor pendidikan Ibu Kota. PDIP mengecam keras tindakan guru intoleran yang ada di Jakarta karena berdampak negatif terhadap kerukunan.

"Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi media untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan malah menjadi ajang untuk melakukan praktek2 diskriminasi dan politik SARA," pungkasnya.