Catatan Parpol untuk Anies yang Elektabilitasnya Tinggi di Bursa Calon Gubernur DKI

JAKARTA - Nama Anies Baswedan menempati elektabilitas tertinggi dalam survei Media Survei Indonesia (Median) untuk persaingan kursi calon Gubernur DKI. 

Dari 11 tokoh, sebanyak 40,5 persen responden memilih nama Anies. Urutan kedua, responden memilih Tri Rismaharini dengan 16,5 persen. Selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama dipilih 8,5 persen, Sandiaga Uno sebanyak 3 persen, dan 8 tokoh lainnya di bawah 1 persen.

Sementara, jika disandingkan dua nama tertingi (head to head), elektabilitas Anies Baswedan di angka 45 persen versus Tri Rismaharini di angka 36 persen. Selisihnya 9 persen.

Survei Median dilaksanakan pada 31 Januari hingga 3 Februari dengan responden sebanyak 400 orang yang merupakan warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih.

Survei dilakukan dengan margin of error kurang dari 4,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan sampel dipilih menggunakan multistage random sampling dan proporsional atas populasi.

Dalam hasil survei tersebut, lebih banyak responden yang ingin Anies Baswedan kembali maju dalam Pilgub DKI.

Kedua fraksi pengusung Anies saat Pilgub DKI 2017, Partai Gerindra dan PKS mengaku sependapat. Dengan catatan, Anies mesti menyelesaikan janji kampanyenya sampai akhir masa jabatan.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif berharap Anies bisa menuntaskan program yang dijanjikan sampai tahun 2022. 

"Tiga tahun saya perhatikan, janji-janji itu bertahap bisa ditunaikan. Karena itu, Gerindra mengharapkan pada semua masyarakat untuk fokus Anies-Ariza tuntas dulu. Ada beberapa janji yang belum Terpenuhi, ya kita tunggu," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 16 Februari.

Menurut Syarif, janji yang belum dituntaskan Anies adalah mencetak 250 ribu wirausaha dalam program OK OCE. Selain itu, penanganan banjir dan kemacetan masih belum maksimal.

"Isu-isu yang strategis itu belum bisa mencapai sesuai dengan harapan semua. Tapi bidang yang lain, saya pikir sudah mendekati sangat memuaskan," tuturnya.

Sementara, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin juga ingin memastikan Anies terus berusaha memenuhi janji kerjanya yang disampaikan dalam kampanye lalu melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan di DPRD. 

“Fraksi PKS tidak segan mengingatkan Gubernur jika program-programnya tidak berpihak kepada rakyat Jakarta,” ucap Khoirudin terpisah.

Pandangan berbeda datang dari Fraksi PDIP. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono tak sepakat dengan hasil survei Median terkait persaingan kursi Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Gembong, sejumlah penghargaan yang dipamerkan Anies di media sosialnya merupakan kinerja dari pemimpin DKI periode sebelumnya.

Misalnya, saat Anies memenangkan Sustainable Transport Award (STA) 2021 atas program integrasi antarmoda transportasi publik berkelanjutan. Menurut Gembong, hal tersebut disumbangkan dari kinerja Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat Gubernur DKI.

"Belum ada prestasi yang diukir oleh Pak Anies ketika bicara kinerja. Walaupun Pak Anies dapat segudang penghargaan, tapi kan penghargaan yang diterima bukan dari keringat yang dia ukir selama pimpin Jakarta," kata Gembong.

"Contoh, penghargaan bidang transportasi, apa itu 100 persen kinerja Pak Anies? Kan tidak juga, karena ini kinerja yang berkesinambungan," lanjutnya.

Menurut Gembong, hasil kinerja Anies selama menjabat sejak tahun 2017 belum terlihat secara optimal. Janji kampanyenya banyak yang belum direalisasikan.

Contohnya, program kepemilikan rumah DP Rp0 yang mandek. Tercatat pada bulan November 2020, rumah DP Rp0 baru diterima kepada 514 keluarga. Padahal, Anies menargetkan 232.214 hunian sampai tahun 2022.

"Program yang harusnya menjadi skala prioritas Pak Anies, misalkan program DP 0 Rupiah yang memang muncul dari gagasan Pak Anies, apa itu terwujud? Sampai hari ini belum terwujud," pungkasnya.