Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah menganggap kinerja petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) saat ini tampak malas.

Ida menganggap, kinjerja Pasukan Oranye saat Anies Baswedan memimpin Jakarta tak seperti PPSU semasa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Beda sekali kerja PPSU dulu dibandingkan periode sekarang. Bukan saya memuji Pak Jokowi atau Pak Ahok atau bagaimana ya," kata Ida dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Oktober.

Di depan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Ida mencontohkan kondisi saat melihat kerja PPSU di daerah Sunter, Jakarta Utara.

"Kalau dulu, jam 7 mereka sudah ramai pada kerja. Hari ini, kalau Bapak (Afan) mau tau, enggak usah jauh-jauh deh. Di Danau Sunter, mereka nongkrong semua di sepanjang pinggir danau. Tidak bekerja," ungkap Ida.

Karenanya, Ida meminta kepada Afan agar sebagian personel PPSU dipindahkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang membutuhkan personel tambahan.

Kepada PPSU yang malas bekerja, Ida meminta Pemprov DKI untuk memutus kontrak penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) tersebut.

"Kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus aja. Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi," tuturnya.

Seperti diketahuu, PPSU mulai aktif bekerja sejak 2016 dan tersebar di berbagai kelurahan di Jakarta. Tugas mereka adalah mengawal sarana dan prasarana umum di masing-masing wilayah seperti got mampet, penataan lingkungan warga, atau sarana penerangan jalan yang mati.