JAKARTA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menggelar rapat secara tertutup hari ini. Rapat digelar sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menyebut pihaknya akan mengevaluasi penyerapan penyertaan modal daerah (PMD) BUMD ini hingga mencecar isu dugaan korupsi Dirut nonaktif Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan.
"Pertama, evaluasi penyerapan anggaran. Kedua, rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga, isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini, soal Pak Yoory," ujar Aziz saat dihubungi, Senin, 15 Maret.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Netizen Tanya Akun Instagram Selvi Ananda, Mas Gibran Menjawab: @lalalalisa_m
14 Maret 2021, 15:30 -
| BERITA
Istri Wali Kota Gibran Selvi Ananda Minta Kader PKK Bergerak Tangani Stunting
12 Maret 2021, 21:48
Ketika menggelar rapat bersama jajaran Pemprov DKI, DPRD biasanya membiarkan agenda rapat terbuka untuk umum. Namun, khusus rapat ini digelar secara tertutup agar Sarana Jaya bisa menjelaskan secara gamblang persoalan yang terjadi.
"Rapat tertutup agar mereka terbuka bicara dengan dewan. Sebab, kalau rapat terbuka (untuk umum), biasanya isu-isu sensitifnya tidak dikeluarkan," ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menegaskan, pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur belum ditetapkan menjadi lahan program pembangunan rumah Dp Rp0.
Katanya, lahan dibeli untuk menjalankan program bank tanah. Oleh sebab itu, Komisi B DPRD DKI akan mempertanyakan peruntukan lahan yang diduga dikorupsi tersebut.
"Dari kejadian yang kemarin, kita akan tanya peruntukan tanahnya apa. Berarti itu kan enggak jadi dibeli karena lahannya sudah dibatalkan. Kami akan tanya kalau ini dibatalkan, mengganggu atau enggak terhadap program DP nol rupiah," jelas Aziz.
Terkait
