Kritik Target Rumah DP Rp0, Faldo PSI Sindir Anies Bak Nawar Harga Mukena di Tanah Abang

JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait target realisasi program Rumah Down Payment (DP) Nol Rupiah. 

Faldo menganalogikan realisasi program Anies seperti menawar harga mukena di pasar grosir Tanah Abang.

"Mukena harga Rp100 ribu, ditawar Rp10 ribu. Saudara-saudara di Tanah Abang paling paham sakitnya. "Anda saja yg jualan!" lirihnya ke yang nawar. Ini mirip Pak Gub @aniesbaswedan yang nawar target DP 0 turun dari 232 ribu yang berlaku saat ini, jadi 10 ribu saja. Diskon 95 persen, padahal ini udah masuk injury time," tulis Faldo pada akun Twitter @FaldoMaldini, Minggu, 14 Maret.

Diketahui, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 Rupiah adalah sebanyak 232.214 unit.

Namun Faldo heran, realisasi rusun terbangun tidak sampai 1.000 unit alias tidak sampai 1 persen. Sementara yang terjual tidak sampai 500 unit.

"Anggaran pengadaan tanah sangat besar sampai 3,3 T. Ini uang yang tidak sedikit, kalau dibelikan lem aibon, bisa merekatkan polarisasi yang terjadi setelah pilpres 2019. Ini tentunya becanda. Uang itu setara sekitar APBD 2 Kab/kota di luar Jakarta," kicaunya.

Ada pun rincian dari Rp3,3 triliun tersebut yakni APBD 2019 sebesar Rp1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp900 miliar dan APBD 2021 Rp triliun.

Menurutnya, Pemprov DKI tidak berhasil menjawab persoalan warga Jakarta yang masih kesulitan akses hunian.

"Pendapatan yang mengajukan Rusunami yang tadinya untuk masyarakat berpenghasilan 7 juta, sekarang diubah jadi 14 juta. Masyarakat berpenghasilan 14 juta tentunya punya banyak opsi, bukan ini solusinya. Ini namanya main-main dengan mimpi warga Jakarta," papar Faldo.

Dia juga menyinggung kasus korupsi pengadaan lahan yang menyeret mantan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang kini tengah ditangani KPK.

"Ditambah lagi, kasus korupsi yang menyeret Dirut SJ, BUMD DKI Jakarta. Kita semakin berspekulasi sulitnya Pemprov DKI mewujudkan program ini. Banyak kepentingan yang harus diakomodir. Kita berharap dan serahkan pada KPK untuk ungkap semua," sambungnya.

"Akhir kata, kalau pemerintah nawar targetnya kejauhan, ya kita boleh bilang, "Bapak saja yang jadi rakyat!"," katanya menambahkan.