Pj Gubernur Heru Soal Kelanjutan Rumah DP Rp0: Kalau Masyarakat Antusias, Enggak Apa-apa 

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal kelanjutan pembangunan Rumah DP Rp0.

Menurut Heru, jika program penyediaan hunian ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan diminati, maka penambahan unit Rumah DP Rp0 tak masalah untuk dilanjutkan.

"Kalau itu untuk kebutuhan masyarakat dan antusias masyarakat, ya enggak apa-apa juga," kata Heru saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 27 Oktober.

Kepala Sekretariat Pesdien ini lantas menyerahkan kesanggupan pembangunan Rumah DP Rp0 kepada BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Kan kewenangan sama Sarana Jaya. (Kalau berlanjut), ya silakan saja," ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, kelanjutan program Rumah DP Rp0 masuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026 yang sebelumnya telah disusun Anies Baswedan.

Dilihat dalam dokumen RPD, Anies menjabarkan sejumlah upaya untuk mendukung kebijakan pelaksanaan DP Rp0. Di antaranya adalah pengadaan tanah melalui kewajiban pihak ketiga, kerjasama business to business, BUMN, BUMD, Swasta.

Selanjutnya, penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kemudian, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan rumah hingga kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit atau fasilitas pembiayaan pemilikan rumah.

Serta, pembentukan badan layanan umum daerah (BLUD) yang bertugas mengelola dana perumahan program DP Nol Rupiah.

Dalam RPD ini, Anies menurunkan target jumlah unit Rumah DP Rp0 yang dibangun. Sebelumnya saat awal menjabat, Anies menargetkan pembangunan 232.214 unit yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Anies lantas menurunkan target unit rumah untuk dikerjakan Pemprov DKI menjadi tak sampai 10 ribub unit.

"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN," tulis Anies dalam dokumen RPD.