JAKARTA - Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan kinerja dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dengan jumlah anggota menyentuh 67 orang dan gelontoran dana miliaran rupiah dari Pemprov DKI, kinerja TGUPP dinilai nirprestasi.
"Anggota TGUPP 67 orang, kira2 mereka ini melakukan apa tiap hari? Tidak melakukan apa2 utk Jakarta? Melakukan aktivitas lain tapi menerima gaji tiap bulan dari APBD? Itu namanya makan gaji buta," tegas Ferdinand lewat twitter resminya, @FerdinandHaean3.
Kritik juga dialamatkan Ferdinand kepada Bambang Widjojanto (BW) yang hari ini kerap bersebrangan dengan pemerintah. BW tercacat sebagai bagian dari TGUPP DKI. Menurut Ferdinand, BW tidak pernah tampil ke publik dan berbicara lantang soal dugaan korupsi di DKI Jakarta.
"Bambang W anggota KPK DKI Jakarta, tp mulutnya bisu soal korupsi APBD DKI Jakarta," tegas Ferdinand.
Anggota TGUPP 67 orang, kira2 mereka ini melakukan apa tiap hari? Tidak melakukan apa2 utk Jakarta? Melakukan aktivitas lain tapi menerima gaji tiap bulan dari APBD? Itu namanya makan gaji buta.
Bambang W anggota KPK DKI Jakarta, tp mulutnya bisu soal korupsi APBD DKI Jakarta.
— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) March 15, 2021
Kritik terhadap TGUPP yang dipimpin Amin Subekti mencuat ke publik setelah KPK membongkar kasus korupsi yang dilakukan Yoory Corneles Pinontoan. Dirut Sarana Jaya nonaktif tersebut diduga terlibat dalam markup pembelian tanah untuk program down payment (dp) rumah Rp0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Sejak awal berjalan, program prestisius yang digaungkan Anies saat Pilkada DKI ini bermasalah. Pada Februari 2020 lalu misalnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari jabatan.
BACA JUGA:
Alasannya karena pembangunan hingga jumlah penerima unit masih jauh dari target. Selama lebih dari tiga tahun kepemimpinan Anies, program ini tak berjalan baik. Realisasi perumahan baru terbangun di satu lokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Berdasarkan data Dinas Perumahan DKI per tanggal 9 November 2020, Pemprov DKI baru menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) program rumah DP Rp0 kepada 514 warga yang terdaftar.
Padahal, target jumlah Rumah DP Rp0 yang harus dibangun selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 232.214 unit. Sebenarnya, peminat rumah DP Rp 0 cukup tinggi, Sayangnya, banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.
Rata-rata, mereka gagal lolos memiliki Rumah DP Rp0 karena tersendat pada verifikasi berkas di Bank DKI. Meski gaji bulanan lolos persyaratan, yakni Rp4-7 juta per bulan, ternyata ada cicilan lain yang membebankan. Dikhawatirkan, calon pemilik ini tak mampu mecicil secara rutin.
Terkait
