Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan kelanjutan pembangunan Rumah DP Rp0 untuk dijalankan oleh Plt. Gubernur DKI dan Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Hal ini tertuang Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Namun, saat ditanya mengenai hal ini, Anies belum mau menjawabnya.

"Nanti biar dijelasin lengkap aja semuanya. Kan semuanya sudah jadi satu programnya jadi satu kesatuan," kata Anies, Senin, 26 September.

Dilihat dalam dokumen RPD, Anies menjabarkan sejumlah upaya untuk mendukung kebijakan pelaksanaan DP Rp0. Di antaranya adalah pengadaan tanah melalui kewajiban pihak ketiga, kerjasama business to business, BUMN, BUMD, Swasta.

Selanjutnya, penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kemudian, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan Rumah. Lalu, kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit atau fasilitas pembiayaan pemilikan rumah.

Serta, pembentukan badan layanan umum daerah (BLUD) yang bertugas mengelola dana perumahan program DP Nol Rupiah.

Dalam RPD ini, Anies menurunkan target jumlah unit Rumah DP Rp0 yang dibangun. Sebelumnya saat awal menjabat, Anies menargetkan pembangunan 232.214 unit yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Kini, Anies menurunkan target unit rumah untuk dikerjakan Pemprov DKI menjadi tak sampai 10 ribub unit.

"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN," tulis Anies dalam dokumen RPD.

Anies pun mengaku masih terdapat kendala dalam penyiapan lahan oleh pelaku pembangunan sehingga tahapan proses pembangunan berpotensi mundur. Dengan menimbang status lahan yang sudah clean and clear, diharapkan terjadi akad kredit sebanyak 2.000 unit.