Ketika Anak Buah Anies Tak Buka Data Pembelian Lahan 70 Hektare dan DPRD Curiga Ada yang Ditutupi

JAKARTA - Kemarin, Komisi B DPRD memanggil Pemprov DKI untuk menggali sebaran lahan yang telah dibeli oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya seluas 70 hektare.

Hal ini ditengarai dari dugaan kasus korupsi pembelian lahan rumah DP RP0 oleh Dirut Sarana Jaya nonaktif, Yoory Pinontoan. Dalam rapat tersebut, DPRD mencecar Pelaksana tugas (Plt) Dirut Sarana Jaya Indra S. Arharrys.

"Kami meminta kepada Plt Dirut Sarana Jaya untuk segera memberikan lampiran yang belum diberikan saat ini. Salah satunya list pembelian lahan sekitar 70 hektare," kata ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Maret.

Sayangnya, Indra tidak dapat menjabarkan detail lokasi lahan yang telah dibeli. Ia meminta waktu kepada DPRD untuk menyiapkan data, untuk kemudian dijelaskan secara tertulis.

Padahal, pada rapat beberapa pekan lalu, DPRD telah meminta Sarana Jaya untuk memaparkan laporan data pembelian lahan dalam semua programnya. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak lantas mempertanyakan status tanah yang sudah dibeli oleh Sarana Jaya. Ia menduga ada proses pengadaan lahan yang tidak beres.

"Itu lahan fiktif apa gimana? Kenapa enggak ditampilkan?" cecar Gilbert.

Anggota Komisi E DPRD DKI Eneng Malianasari menilai anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sengaja menutupi data pembelian lahan. "Sepertinya ada yang ditutupi. Jadi enggak terang benderang. Padahal kan bisa disampaikan," ungkap Eneng.

Melanjutkan, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengaku selama ini DPRD DKI tidak mengintervensi terlalu dalam mengenai proses pengadaan lahan. Namun, saat dugaan korupsi tanah rumah DP Rp0 mencuat, DPRD merasa kecolongan.

"DPRD tidak masuk terlalu dalam atas proses pembuatan DP 0 rupiah. Kita hanya meriview proposal mereka secara umum dan gelobal saja untuk mendapatkan PMD untuk pembuatan DP 0 rupiah," ungkap Aziz.

Oleh sebab itu, Azis ingin DPRD lebih memelototi program Sarana Jaya. "Semenjak kejadian ini, kami akan masuk lebih dalam agar tidak adalagi penyimpangan. Sebab ini tanggung jawab dewan sebagai pengawas. Kita imbau ini jangan sampai terulang lagi, SOP-nya segera diperbaiki," lanjutnya.