Tingkatkan Kompetensi, Menaker Ida Fauziyah Dorong Calon Pekerja Migran Dapat Kuota Program Kartu Prakerja di 2021

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Karena itu, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) CPMI didorong untuk segera mendapatkan kuota Program Kartu Prakerja 2021.

Sebetulnya, dalam penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja, telah disepakati ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI. Namun, hal itu tertunda karena adanya pandemi COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan memberikan kuota CPMI untuk mendapatkan pelatihan melalui Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk  meningkatkan kompetensi CPMI. 

Apalagi, kata Ida, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, peningkatan kompetensi CPMI menjadi tanggungjawab pemerintah pusat maupun daerah.

"Maka hingga kini, keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Maret.

Sekadar informasi, terdapat delapan platform digital sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja, yang meliputi Sisnaker, Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolah.mu, dan Pijar Mahir.

"Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja. Di sini, Kementerian Ketenagakerjaan adalah salah satu platform digital milik pemerintah," katanya.

Kartu Prakerja telah dibuka hingga gelombang 14

Pemerintah menilai Kartu Prakerja sebagai salah satu yang paling bermanfaat di masa pandemi COVID-19. Sebab, sistem program ini adalah semi bantuan sosial. Penerima manfaatnya tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga insentif yang diberikan dapat digunakan untuk membeli bahan pokok.

Karena alasan tersebut, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program ini di tahun 2021 hingga sampai di gelombang 14.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) Agustus 2020 menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berhasil menjalankan misi gandanya sebagai program semi-bantuan sosial.

Dalam Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020 dijelaskan, sebanyak 88,9 persen peserta menyatakan mengalami peningkatan keterampilan kerja. Selain itu 81,2 persen menggunakan insentif untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan, manfaat Kartu Prakerja sudah dirasakan oleh para penerima. Bahkan, penerima insentif sudah mencapai 5,32 juta orang pada 2020. Sementara di 2021 penerima manfaat sudah mencapai 269 ribu orang.

"Insentif telah tersalurkan pada 2020 sebesar Rp13,35 triliun dan Rp161 miliar pada 2021. Ada 5.509.055 penerima efektif dari 5.987.674 yang ditetapkan," tuturnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan manajemen, Denni berujar, insentif yang diberikan digunakan 74 persen untuk membayar listrik, 70 persen untuk modal usaha, 64 persen untuk membeli bensin dan solar, dan 61 persen untuk membeli paket internet.

Hasil survei evaluasi oleh PMO yang dijawab 4 juta orang peserta, bentuknya adalah meningkatkan keterampilan dan soft skills 98 persen, meningkatkan produktivitas 93 persen, dan meningkatkan daya saing 89 persen.