Program Kartu Prakerja Berlanjut, Efektif Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi?

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kembali Program Kartu Prakerja di tahun 2021.

Bahkan, anggaran untuk program tersebut ditambah menjadi Rp20 triliun dari sebelumnya Rp10 triliun. Meski begitu program ini dinilai tak begitu efektif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sektor perlindungan sosial. Rencananya, program ini bakal menyasar oleh 2,7 juta orang pada paruh pertama tahun ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai program Kartu Prakerja mendorong kebekerjaan dan kewirausahaan. Pasalnya, dilihat dari hasil Survei Evaluasi yang dilakukan oleh PMO kepada jutaan penerima Prakerja bahwa sebanyak 35 persen penerima yang awalnya menganggur, pada saat dilakukan survei evaluasi mengatakan telah bekerja atau berwirausaha. 

Berdasarkan data BPS tahun 2020, kata Airlangga, menunjukkan 88,9 persen penerima Prakerja menyatakan keterampilan kerjanya meningkat dan 81,2 persen menyatakan insentif yang diterima dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. 

Dia menjelaskan, alasan program Kartu Prakerja dilanjutkan setelah melihat capaian-capaian di 2020. Tahun lalu, Kartu Prakerja tersalurkan kepada 5,5 juta penerima dari 11 gelombang pendaftaran. 

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca pandemi," kata Airlangga, Selasa, 23 Februari. 

Anggaran Program Kartu Prakerja Ditambah 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan rencananya anggaran program Kartu Prakerja akan ditambah di 2021 menjadi total Rp20 triliun. Sebelumnya anggaran yang disediakan sebesar Rp10 triliun. 

"Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) menyebutkan rencananya anggaran Prakerja akan ditambah anggarannya di 2021 menjadi Rp 20 triliun. Beliau menjawab karena Kartu Prakerja dianggap sukses," katanya, dalam Bincang Sore Direktur Eksekutif dengan Media, Jumat, 26 Februari. 

Menurut Denni, alasannya karena program Kartu Prakerja ini merupakan program pertama yang menggunakan pendekatan on demand application, sehingga program ini dianggap tepat sasaran. 

"Kata Wamenkeu karena ini yang mendaftar adalah yang bersangkutan sendiri, jadi pasti tepat sasaran. Ini bukan didaftarkan institusi mana pun, melainkan siapa pun yang membutuhkan daftar sendiri," ujarnya.

Karena itu, kata Denni, pihak manajemen pelaksana program Kartu Prakerja memberikan kontrol sepenuhnya kepada pendaftar, dan penerima Kartu Prakerja sendiri untuk menentukan apa yang dibutuhkan, seperti pelatihan apa yang akan diambil dan sebagainya.

Kartu Prakerja untuk Siapa Saja 

Pemerintah kembali membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 13 pada pekan depan. Di mana pendaftaran untuk Kartu Prakerja gelombang 12 sendiri telah ditutup siang ini. 

Denni mengatakan program kartu Prakerja bukan hanya dikhususkan bagi masyarakat yang menganggur saja, namun untuk semua orang.

"Jadi kartu Prakerja untuk semua orang bukan hanya untuk yang menganggur," ujarnya. 

Denni menjelaskan, dalam sasarannya pada angkatan kerja dibagi menjadi dua yakni mereka yang bekerja dan menganggur. 

"Menurut data 2019, yang bekerja berjumlah 12,35 juta orang dengan pengangguran 7 juta," tuturnya. 

Fokus kepada kelompok 40 Persen Terbawah 

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pemerintah di tahun ini akan berfokus kepada masyarakat kelompok 40 persen terbawah. 

"Juga ada beberapa program yang mengarah kepada kelompok menengah atas seperti Kartu Prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan dan lainnya yang bisa menjadi counter dari masyarakat menengah ke atas," ujar Kunta. 

Karena itu, dia mengatakan,  program Bantuan Subsidi Upah tidak masuk ke dalam alokasi anggaran PEN perlindungan Sosial di 2021. Keputusan tersebut juga diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi kelangsungan program di tahun 2020. 

"BSU memang evaluasi kita adalah kelompok berpenghasilan tinggi mendapatkan manfaat lebih banyak dari yang berpenghasilan rendah," ucapnya. 

BSU Lebih Efektif Dongkrak Ekonomi 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengaku menyesalkan program bantuan subsidi upah tak dilanjutkan. Padahl, kata dia, program tersebut dinilai lebih efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi lantaran dana langsung ditransfer dan dibelanjakan penerima. 

Sementara, kata dia, aturan di dalam Kartu Prakerja mengharuskan penerima untuk mengikuti pelatihan dulu sebelum mendapat dana tunai. Ditambah lagi, saat ini banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji. Karena itu, Bhimalebih mendukung program Bantuan Subsidi Upah dilanjutkan ketimbang Kartu Prakerja. 

"Tentu ketepatan sasaran penerima juga perluasan penerima BSU kepada pekerja sektor informal harus dilakukan," tuturnya. 

Bhima mengingatkan agar pemerintah memastikan penerima Kartu Prakerja berasal dari pekerja rentan, bukan yang bergaji Rp 5 juta ke atas.

Menurut Bhima, pemerintah juga perlu memastikan peserta yang berasal dari sektor informal, dan berada di daerah dengan akses internet rendah bisa masuk jadi penerima prakerja.