MATARAM - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa dua pejabat daerah di Kabupaten Sumbawa terkait kasus dugaan gratifikasi pada proses pembelian lahan sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota senilai Rp53 miliar pada 2023.
Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera mengatakan, pemeriksaan yang berlangsung di Kantor Kejari Sumbawa itu dilakukan tim jaksa dari bidang pidana khusus (pidsus) untuk meminta keterangan sejumlah pihak pejabat dan pengumpulan data.
Dia memastikan bahwa pemeriksaan dua pejabat daerah tersebut untuk kebutuhan penyelidikan terhadap laporan dugaan gratifikasi dalam proses pembelian lahan seluas 70 hektare tersebut.
"Ini (pemeriksaan) masih tahap lid (penyelidikan). Jadi, bahasanya klarifikasi saja," ujarnya di Mataram, Antara, Senin, 23 September.
Adapun dua pejabat diperiksa Muhammad Jalaluddin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan lahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, serta Agusfian selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa.
Perihal pemanggilan dua pejabat daerah ini sebelumnya telah dibenarkan Plt. Inspektur Inspektorat Sumbawa I Made Patrya.
Made membenarkan berdasarkan penerimaan surat pemanggilan dari Kejati NTB terhadap dua pejabat daerah untuk memberikan klarifikasi di Kejari Sumbawa. Keduanya dimintai klarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan korupsi pada proses pengadaan lahan sirkuit MXGP Samota.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kerugian Negara Korupsi Dana Desa Dasan Gria NTB Rp300 Juta, Polisi: Sudah Dapat 2 Alat Bukti
23 September 2024, 16:53 -
| BERITA
Kasus Sewa Alat Berat PUPR NTB Rugikan Negara Rp3 Miliar, Polisi Bakal Gelar Perkara
23 September 2024, 15:36 -
| BERITA
Kakek di Sukabumi Rudapaksa Cucu Selama Satu Tahun, Terancam 15 Tahun Penjara
22 September 2024, 07:47 -
| BERITA
Polres Cimahi Tangkap Pelaku yang Cabuli Anak 12 tahun hingga Depresi
17 September 2024, 15:53
Lahan yang digunakan untuk sirkuit MXGP Samota ini seluas 70 hektare. Lahan seharga Rp53 miliar itu dibeli dengan anggaran daerah. Pembelian lahan tersebut berlangsung pada tahun 2023. Pemerintah membelinya dari pemilik lahan yang merupakan mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
