Masalah Kontrak Pembelian Vaksin COVID-19 dari India, Polisi Federal Brasil Selidiki Presiden Bolsonaro

JAKARTA - Polisi Federal Brasil secara resmi membuka penyelidikan terhadap Presiden Jair Bolsonaro, terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pembelian vaksin COVID-19 asal India, sebut sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Hari Senin 12 Juli waktu setempat.

Presiden Bolsonaro telah terjebak dalam tuduhan penyimpangan seputar kontrak 1,6 miliar reais atau sekitar 316 juta dolar Amerika Serikat (AS) setara dengan 4.584.370.000.000 yang ditandatangani pada Februari untuk 20 juta dosis dengan perantara Brasil untuk pembuat vaksin, Bharat Biotech.

Komisi Senat Brasil yang menyelidiki penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, memiliki kecurigaan tentang harga yang terlalu mahal dan dugaan korupsi yang terkait dengan kontrak tersebut. Beberapa senator menuduh Presiden Bolsonaro tidak segera menyelidiki tuduhan, melakukan kesalahan ketika dia diberitahu.

Setelah laporan penyimpangan menjadi publik, pemerintah menangguhkan kontrak.

Skandal itu telah merusak posisi Bolsonaro dalam jajak pendapat. Banyak yang kecewa atas penanganannya terhadap wabah virus corona, dengan Brasil menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Selain ada juga tuduhan korupsi vaksin, dan kenaikan harga bahan bakar, listrik dan makanan.

Jaksa federal Brasil dan kantor pengawas keuangan umum, atau CGU, juga secara terpisah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kesepakatan itu. Sementara, Presiden Bolsonaro telah membantah melakukan kesalahan.

Diberitakan sebelumnya, di tengah permasalahan lonjalan kasus infeksi dan kematian, Pemerintah Brasil tengah dalam pengawasan dan penyelidikan terkait pembelian vaksin COVID-19 yang dinilai lebih mahal. 

Setelah gagal menanggapi tawaran vaksin Pfizer yang membuat keterlambatan vaksinasi tahun lalu, pemerintah malah membuat kesepakatan untuk vaksin yang lebih mahal yang dibuat oleh Bharat Biotech India.

Sebuah Komite Senat Brasil sedang menyelidiki tuduhan terkait Bharat di tengah penyelidikan yang lebih luas atas tanggapan pemerintah. Seorang pejabat Kementerian Kesehatan Brasil mengatakan kepada jaksa bahwa dia menghadapi tekanan internal dari seorang pembantu Menteri Kesehatan yang telah digantikan Eduardo Pazuello untuk membeli vaksin Bharat.

Panel Senat yang menyelidiki penanganan pandemi oleh pemerintah pada Hari Rabu secara resmi memanggil pejabat departemen logistik, Luís Ricardo Miranda, untuk bersaksi.

Komite Senat dan jaksa sedang menyelidiki mengapa pemerintah berusaha untuk menutup kesepakatan untuk vaksin yang lebih mahal dari Bharat, sementara mengabaikan tawaran awal tahun lalu dari Pfizer.

Miranda mengatakan kepada jaksa bahwa dia ditekan oleh Alex Lial Marinho, seorang pembantu salah satu sekutu terdekat Bolsonaro, mantan Menteri Kesehatan Eduardo Pazuello, seperti mengutip Reuters 24 Juni. 

Miranda pertama kali dikutip di surat kabar O Globo pada Hari Rabu mengatakan bahwa dia membawa kekhawatirannya, dengan dokumen, ke Bolsonaro pada 20 Maret, dan presiden mengatakan dia akan berbicara dengan kepala polisi federal. Pertemuan itu ditengahi oleh saudara Miranda, Anggota Kongres Luís Miranda.

"Ini adalah upaya nyata untuk mengambil uang publik tanpa tujuan yang terdokumentasi, dengan nilai yang meningkat dan motif tersembunyi," kata anggota kongres itu.

Kementerian Kesehatan tidak segera menanggapi permintaan untuk mewawancarai Marinho, dan Reuters tidak dapat menghubunginya secara independen.

Dalam jumpa pers pada Hari Rabu, Sekretaris Kepresidenan Bolsonaro Onyx Lorenzoni mengatakan tidak ada pengaruh menjajakan, menunjukkan tuduhan itu didasarkan pada dokumen palsu.

Investigasi menimbulkan masalah bagi Presiden Bolsonaro, dengan pertanyaan yang kemungkinan akan muncul tentang bagaimana dia menanggapi tuduhan Miranda. Ini juga menimbulkan pertanyaan canggung bagi Pazuello, yang menghadapi penyelidikan pidana dan perdata dalam penanganan pandemi saat menjadi menteri.

Kedua saudara Miranda diharapkan untuk bersaksi di depan penyelidik Senat pada Hari Jumat ini. Marinho, ajudan mantan menteri kesehatan, juga telah dipanggil untuk bersaksi di depan penyelidikan, yang telah membuka segel bank, telepon, dan catatan pajaknya.

Jaksa federal Brasil telah membuka penyelidikan atas kontrak senilai 1,6 miliar reais (320 juta dolar Amerika Serikat) untuk 20 juta dosis vaksin Bharat Biotech. Jaksa mengutip harga yang relatif tinggi, pembicaraan cepat dan persetujuan peraturan yang tertunda sebagai tanda bahaya untuk kontrak yang ditandatangani pada Februari.

Terpisah dalam sebuah pernyataan, Bharat mengatakan harga vaksinnya secara konsisten 15 dolar AS - 20 dolar AS per dosis untuk pemerintah asing, kisaran di mana kontrak Brasil turun. Meskipun menandatangani kesepakatan dengan Brasil pada Bulan Februari, Bharat mengatakan belum mengirim vaksin apa pun karena menunggu persetujuan dan pesanan pembelian resmi.