JAKARTA - Global Peace Foundation atau Muasasah Risalah as-Salam menjajaki pembukaan kantor pusat di Indonesia. Rencana itu dibahas saat delegasi GPF bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu, 2 Mei.
Pertemuan itu juga membahas kerja sama penguatan literasi Islam moderat dan teknologi pendidikan. Menag ingin kolaborasi ke depan tidak berhenti pada kajian klasik, tetapi mulai masuk ke teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Ke depan, kita ingin mengembangkan kajian ayat-ayat kauniyah dengan melibatkan ilmuwan Muslim dunia dan memanfaatkan teknologi AI. Kami ingin Indonesia menjadi tempat di mana tradisi keilmuan Islam bertemu dengan inovasi masa depan,” kata Nasaruddin.
Pimpinan delegasi GPF, Ustadz Majidi Tontowi, mengatakan Indonesia menjadi negara ke-47 yang dijajaki sebagai mitra strategis. Ia menilai corak keberagamaan di Indonesia sejalan dengan misi GPF dalam menyuarakan perdamaian global.
BACA JUGA:
“Kami melihat adanya keselarasan antara nilai-nilai yang kami perjuangkan dengan karakter masyarakat Indonesia. Islam di sini tumbuh dengan pendekatan cinta dan toleransi,” ujarnya.
Majidi mengatakan GPF ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra penting untuk menghapus stigma negatif terhadap agama dan menunjukkan Islam sebagai jalan perdamaian.
Nasaruddin menyambut rencana GPF mendirikan lembaga di Indonesia. Ia berharap kehadiran organisasi itu memperkuat hubungan ulama Indonesia dengan jaringan intelektual di Timur Tengah, Amerika, dan Eropa.
“Pertemuan ini adalah langkah awal yang sangat positif. Kami mengapresiasi kehadiran para tokoh akademisi dari Universitas Kairo dan Universitas Mansurah dalam delegasi ini,” kata Menag.
Menurut Nasaruddin, hubungan intelektual Indonesia dengan Mesir sudah lama dan kuat. Karena itu, kerja sama baru perlu diarahkan pada kajian yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.
Dalam pertemuan itu hadir sejumlah akademisi, antara lain Dr. Abdul Rady Radwan, Dekan Darul Ulum Universitas Kairo, dan Dr. Ridha Abdi Salam, mantan Gubernur Syarqiyah sekaligus akademisi hukum. Mereka ikut memberi pandangan tentang pentingnya risalah perdamaian dalam pendidikan tinggi.
