Sebut Sanksi Terhadap Myanmar Tidak Pantas, China Bela Rezim Militer

JAKARTA - Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta masyarakat internasional menahan diri, tidak menjatuhkan sanksi terhadap rezim militer, dengan menyebut tindakan seperti 'intervensi yang tidak pantas. 

Sebaliknya, China sebagai salah satu sekutu mendesak Myanmar untuk menyelesaikan krisis politiknya melalui dialog internal, serta proses rekonsiliasi. 

Wang Yi menyoroti Myanmar sebagai salah satu dari sejumlah titik panas permasalahan global, dalam pidatonya saat upacara pembukaan Forum Perdamaian Dunia ke-9 yang diadakan di Universitas Tsinghua Beijing pada Sabtu pekan lalu.

"Di Myanmar, tugas utamanya adalah mempromosikan dialog internal dan mewujudkan rekonsiliasi politik," kata Wang Yi, dalam sambutan yang dipublikasikan di situs web Kedutaan Besar China di Myanmar, seperti dikutip The Irrawaddy Selasa 6 Juli.

“Liku-liku dalam proses transisi demokrasi Myanmar pada dasarnya adalah urusan dalam negeri negara itu. Mereka harus menyelesaikan dengan cara politik sesegera mungkin, melalui dialog dan konsultasi dalam kerangka konstitusi dan undang-undangnya," sambungnya.

Pernyataan Wang Yi muncul saat Myanmar tetap terperosok dalam gejolak politik dan ekonomi selama lima bulan terakhir, sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari. Sejak itu, rezim menghadapi oposisi nasional terhadap kekuasaan militer.

Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin rezim militer dan pasangan mereka, sementara beberapa perusahaan barat telah keluar dari negara itu sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia rezim, yang mencakup pembunuhan hampir 900 orang selama penumpasan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.

Tetapi, China terus bersikeras krisis Myanmar adalah urusan internal. China bersama dengan Rusia telah memblokir semua upaya PBB untuk mengambil tindakan terhadap rezim militer.

Terlepas dari perlawanan nasional terhadap rezim militer, Wang Yi mengatakan kepada mitranya dari Myanmar Wunna Maung Lwin di Chongqing bulan lalu, Beijing siap untuk bekerja dengan Myanmar, karena kebijakan China terhadap tetangganya, tidak terpengaruh oleh perubahan situasi domestik dan eksternal Myanmar.

"China telah mendukung, mendukung dan akan mendukung Myanmar dalam memilih jalur pembangunan yang sesuai dengan keadaannya sendiri," tegas Wang Yi saat itu. China juga telah mendorong dukungannya melalui proposal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Tenggara (ASEAN) untuk Myanmar.

KTT khusus ASEAN pada 24 April menetapkan kebijakan keterlibatannya dengan junta dan China telah mendukungnya. Namun, pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan dia akan melaksanakan saran ASEAN 'hanya ketika stabilitas datang ke Myanmar', cara untuk mengabaikan proposal ASEAN.

Wang Yi menegaskan, China sangat mendukung ASEAN dalam bekerja dengan cara ASEAN untuk 'pendaratan lunak' dari krisis di Myanmar. 

"Masyarakat internasional harus benar-benar menghormati kedaulatan Myanmar dan pilihan rakyatnya, berbuat lebih banyak untuk membantu mempersempit perbedaan, dan menahan diri dari menjatuhkan sanksi sepihak dan intervensi yang tidak pantas," tegas Wang Yi. 

Diketahui, sanksi terbaru terhadap rezim militer Myanmar dijatuhkan oleh AS pada Jumat pekan lalu. Sanksi menyasar 22 anggota rezim dan pasangan serta anak-anak mereka. Washington juga memasukkan daftar hitam tiga perusahaan China, karena memberikan dukungan kepada rezim Myanmar melalui pengaturan pembagian pendapatan dengan Myanma Economic Holdings Limited yang dimiliki militer dan telah disetujui.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.