Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Terhadap 10 Petinggi dan Dua Perusahaan Rezim Militer Myanmar

JAKARTA - Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim militer Myanmar, terkait dengan kudeta terhadap pemerintahan sipil hasil Pemilu, serta kekerasan terhadap pengunjuk rasa antikudeta.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat, korban tewas sejak kudeta rezim militer Myanmar pada 1 Februari lalu, telah mencapai sekitar 728 orang, akibat aksi represif pasukan rezim militer Myanmar dalam menghadapi pengunjuk rasa. 

Dalam sanksi yang diumumkan Senin 19 April, ada 10 individu rezim militer Myanmar, serta dua perusahaan yang dikendalikan oleh rezim militer yang dijatuhi sanksi.

"Keputusan hari ini adalah tanda persatuan dan tekad Uni Eropa dalam mengutuk tindakan brutal junta militer, dan bertujuan untuk mempengaruhi perubahan dalam kepemimpinan junta," kata Dewan Eropa dalam sebuah pernyataan, melansir Nikkei Asia, Senin 19 April. 

Sepuluh orang itu termasuk anggota Dewan Administrasi Negara (SAC), nama pemerintahan rezim militer Myanmar. Sementara, dua perusahaan yang dijatuhi sanksi yakni Myanmar Economic Holdings Public Co. Ltd. (MEHL) dan Myanmar Economic Corp. (MEC). 

"Kedua perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh angkatan bersenjata Myanmar [Tatmadaw], dan memberikan pendapatan untuknya," sebut pernyataan tersebut.

Pernyataan itu menekankan, sanksi Eropa secara khusus menargetkan kepentingan ekonomi rezim militer Myanmar. Dibuat sedemikian rupa untuk menghindari kerugian yang tidak semestinya bagi rakyat Myanmar.

"Rezim militer terus melakukan kekerasan dan mengarahkan negara ke jalan buntu. Itulah sebabnya kami meningkatkan tekanan untuk membawa militer ke meja perundingan," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas setelah pembicaraan virtual dengan rekan-rekan Uni Eropa-nya, melansir Strait Times.

Sebelum Uni Eropa, Amerika dan Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap individu pemimpin rezim militer myanmar, serta MEC dan MEHL yang kepentingan bisnisnya mencakup pertambangan, makanan, minuman, dan pariwisata.

Bahkan, Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap dua anak pemimpin rezim militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, beserta perusahaan milik mereka. Selain itu, Washington juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan militer Myanmar.

"Sekali lagi jelas bahwa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar perlu ditingkatkan. Kami meningkatkannya sebesar 9 juta euro (10,8 juta dolar Amerika Serikat). Tetapi yang penting adalah menghentikan penindasan," ungkap perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell. 

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.