Kembali Jatuhkan Sanksi Terhadap Rezim Militer Myanmar, Amerika Serikat: Kami Belum Selesai

JAKARTA - Washington akan terus menjatuhkan sanksi terhadap rezim militer Myanmar, serta mereka yang telah membantu junta merebut kekuasaan setahun lalu, kata pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Derek Chollet pada Hari Rabu.

Amerika Serikat, bersama dengan Inggris dan Kanada, minggu ini memberlakukan sanksi terbaru terhadap orang dan organisasi yang terkait dengan rezim militer Myanmar, menargetkan pejabat peradilan yang terlibat dalam penuntutan terhadap Aung San Suu Kyi, pemimpin terguling yang telah ditahan sejak kudeta pada 1 Februari 2021.

"Dan kami belum selesai. Ada orang-orang yang berada di balik kudeta atau membantu kudeta, ada juga mereka yang bekerja untuk merusak jalur demokrasi di dalam Burma, dan kami akan terus mengamati individu atau entitas mana pun yang menjadi bagian dari itu," tegas Chollet seperti melansir Reuters 3 Februari.

Kudeta militer memicu pemogokan dan protes yang menyebabkan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras, dengan sekitar 11.800 ditahan secara tidak sah, menurut angka kantor hak asasi manusia PBB.

Kedutaan Myanmar di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. Di masa lalu, militer telah menolak tuduhan pelanggaran, menuduh kritik internasional mengabaikan pelanggaran oleh lawan-lawannya dan mengatakan mereka dapat menahan sanksi dan isolasi internasional.

Berbicara dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, Chollet mengatakan Pemerintahan Presiden Biden sekarang telah menjatuhkan sanksi pada 65 individu, serta mengenakan sanksi atau menempatkan kontrol ekspor pada 26 organisasi "yang memiliki hubungan erat dengan rezim."

Sanksi terbaru AS yang diumumkan pada Hari Senin termasuk menyasar satu pengusaha Myanmar yang dicurigai membantu rezim militer memperoleh senjata, serta seorang lainnya yang dicurigai memberikan dukungan keuangan.

Chollet mengatakan, Washington secara teratur melakukan kontak dengan penentang rezim militer, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintahan paralel yang ingin Barat berbuat lebih banyak untuk menekan junta.

Untuk diketahui, Chollet telah bertemu dengan para pejabat di Singapura, sumber investasi asing terbesar Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, untuk membahas cara-cara membatasi akses militer ke aset keuangan di luar negeri.

Pejabat keuangan Amerika Serikat "bekerja sangat, sangat intensif" dengan Singapura untuk menemukan cara mempengaruhi pemikiran militer Myanmar, sebut Chollet.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus menyatukan situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.