Korban Tewas hampir 800 Orang, Amerika Serikat Tambah Sanksi untuk Rezim Militer Myanmar

JAKARTA - Amerika Serikat (AS), Inggris dan Kanada pada Hari Senin memberlakukan sanksi baru yang menargetkan rezim militer Myanmar, menyusul terus bertambahnya korban jiwa rakyat sipil anti-kudeta.

Sebanyak 13 pejabat dan entitas yang terkait dengan Dewan Administrasi Negara (SAC), pemerintahan bentukan rezim militer Myanmar, terkena pembekuan aset dan larangan bisnis dari Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, rezim tidak berusaha memulihkan jalur demokrasi Myanmar. Karenanya, ia mengajak semua negara untuk mempertimbangkan embargo senjata dan mengakhiri kerja sama komersial, dengan entitas terkait militer. 

Blinken juga mendesak militer untuk segera bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk melaksanakan rencana lima poin yang dicapai melalui konsensus bulan lalu, yang mencakup diakhirinya kekerasan dan dialog antara militer dan militer.

"Tindakan kami hari ini menggarisbawahi tekad kami dan mitra kami, untuk menerapkan tekanan politik dan keuangan pada rezim selama gagal menghentikan kekerasan dan mengambil tindakan yang berarti untuk menghormati keinginan rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, Selasa 18 Mei.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan menuduh SAC, yang dibentuk sehari setelah kudeta, dibentuk oleh militer Myanmar untuk mendukung penggulingan yang melanggar hukum dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis.

Daftar sanksi AS termasuk empat anggota SAC dan sembilan pejabat lainnya yang menurut Departemen Keuangan adalah anggota kunci pemerintah militer Myanmar, termasuk gubernur bank sentral dan ketua badan pemilihan yang ditunjuk militer.

Selain Amerika Serikat, di waktu bersamaan Kanada mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi tambahan pada individu dan entitas yang terkait dengan angkatan bersenjata Myanmar. Sementara Inggris mengumumkan sanksi terhadap perusahaan milik negara Myanmar Gems Enterprise.

Untuk diketahui, sejak sejak kudeta 1 Februari 2021, rezim militer Myanmar telah menewaskan sedikitnya 790 warga sipil dan menahan 5.073 orang lainnya hingga Minggu 16 Mei, seperti melansir The Irrawaddy. 

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.