JAKARTA - Gerah dengan ulah represif militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa anti kudeta militer. Kelompok etnis bersenjata Karen National Union (KNU) menurunkan personil Brigade ke-4, sayap militer Karen National Liberation Army (KNLA).
Pasukan yang bermarkas di Dawei, Region Tanintharyi ini mengawal para pengunjuk rasa anti rezim militer di wilayah tersebut, pada Senin 8 Februari. Sambil menenteng beragam jenis senjata api laras panjang, mereka mengawal para pengunjuk rasa di sisi depan, samping kanan-kiri dan belakang pada Senin 8 Februari. Foto-foto prajurit KNLA mengawal para pengunjuk rasa hari ini, banyak diunggah di media sosial.
Sementara itu, KNU sendiri Februari lalu sudah secara terang-terangan menginformasikan dukungannya kepada masa pengunjuk rasa anti kudeta militer Myanmar. Dilihat dari situs Karen Information Center (KIC), personil bersenjata KNLA hadir di tengah-tengah pengunjuk rasa. Bahkan, mereka juga membagikan makanan dan minuman untuk pengunjuk rasa.
Diberitakan VOI sebelumnya, KNU yang termasuk kelompok bersenjata tertua di Myanmar, ikut menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) pada 15 Oktober 2015. Sejak awal mereka mengecam kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada 1 Februari lalu.
KNU memiliki pengaruh militer politik cukup besar di antara para penandatangan NCA, meminta Tatmadaw (militer Myanmar) untuk membebaskan semua yang ditahan tanpa syarat, sebagai isyarat rekonsiliasi nasional.
"Termasuk pemimpin pemerintah dan aktivis demokrasi. Menyelesaikan semua masalah politik secara damai melalui dialog," seru KNU dalam pernyataannya seperti melansir The Irrawaddy beberapa waktu lalu.
Bahkan, KNU mengatakan akan mendukung rakyat Myanmar dalam mendirikan serikat federal, sekaligus melindungi transisi demokrasi.
Militer Myanmar pun merespon dengan menggelar pertemuan khusus Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST) dari kelompok penandatangan Perjanjian Gencatan Senjata (NCA) tahun 2015.
"Tatmadaw (militer) mengatakan akan mengadakan pembicaraan untuk mencapai perdamaian konkret dengan penandatangan NCA. Mereka mengatakan akan mencoba membangun perdamaian se-konkret mungkin," terang Juru Bicara PPST yang juga Sekjen KNU Padoh Saw Ta Doh Moo.
NCA ditandatangani oleh Pemerintah Myanmar dengan perwakilan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang ada di Myanmar. Total ada 10 kelompok bersenjata sipil yang ikut menandatangani NCA pada 15 Oktober 2015, dari total 15 etnis yang diundang Pemerintah Myanmar.
Mereka yang ikut menandatangani yakni, ABSDF, Arakan Liberation Party, Chin National Front, DKBA-5, KNU, KNU/KNLA Peace Council, Lahu Democratic Union, New Mon State Party, Pa-O National Liberation Army dan RCSS.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Amerika Serikat Ingin Bentuk Indo-Pacific NATO, China Coba Rayu Jepang dan India
08 Maret 2021, 08:12 -
| BERITA
Ratusan Pengungsi Rohingya Khawatir Dideportasi India Kembali ke Myanmar
08 Maret 2021, 07:35
“Perebutan kekuasaan oleh Tatmadaw sangat menghambat transisi demokrasi dan menunjukkan kurangnya kesungguhan dalam proses penyelesaian masalah politik melalui sarana politik dan sangat mempengaruhi masa depan negara yang sudah dihadapkan pada segunung tantangan," tegas KNU.
The Karen National Union and troops from Brigade 4 of its armed wing, the Karen National Liberation Army, provided security for anti-military regime protesters in Dawei District of Tanintharyi Region on Monday morning.#WhatIsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/jhgENMBUXk
— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 8, 2021
Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.
